Network
ZONABANTEN.com - Kepala Dinsos (Kadinsos) Kota Serang Poppy Nopriadi mengatakan masuknya PNS kedalam daftar penerima bantuan itu bukan faktor kesengajaan. Pihaknya akan mencoret nama PNS tersebut jika yang bersangkutan benar menerima bantuan sosial.
Menurut Poppy, ada kemungkinan data yang digunakan adalah data Daftar Terpadu Kedejahteraan Sosial (DTKS) tahun lalu.
“Kemungkinan (salah data) itu pasti ada. (Karena) data yang mereka survey tahun lalu yang sudah ada di DTKS namanya,” ujarnya, Selasa (12/5/2020) kemarin.
Baca Juga: Miris.! Data Bansos Tak Sesuai, ASN di Serang Dapat JPS Covid-19
Dirinya akan memastikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan benar PNS atau bukan, jika benar pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencoret PNS tersebut dalam daftar penerima Bantuan Sosial.
“Kalau memang benar itu PNS, akan kami coret dan digantikan dengan masyaralat yang berhak. Pasti akan kami laporkan ke Kemensos untuk ditindaklanjuti,” tungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, ada salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tunai yang berada di Kelurahan Cipocok Jaya, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal diketahui bahwa Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak diperuntukkan bagi PNS.
Baca Juga: Belasan KK di Pagedangan Tak Dapat Bansos, Warga: Yang Nerima Pada Bawa Motor
Seperti yang diungkap Ketua RT di Kelurahan Cipocok Jaya Samlawi yang mengatakan, saat dirinya melakukan pendataan, tidak memasukkan warganya yang bekerja sebagai PNS atau ada anggota keluarga dalam satu KK tersebut yang bekerja sebagai PNS.
“Saya dalam melakukan pendataan, tidak akan memasukkan orang yang bekerja sebagai PNS. Karena kan itu sudah jadi ketentuannya. Bahkan saya juga tidak memasukkan orang yang bekerja sebagai honorer (di pemerintahan) ke dalam daftar penerima bantuan,” ujar Samlawi, Senin (11/5/2020).***(Tian)
