Network
ZONA BANTEN – Ditengarai data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) tunai Kemensos RI acak-acakan. Sebab, data tersebut sama sekali tidak sesuai dengan data yang telah disetorkan oleh pihak RT kepada Dinsos Kota Serang. Alhasil, Bansos tunai senilai Rp 600 ribu itu tidak tepat sasaran.
Bahkan, ada salah satu KPM bansos tunai yang berada di Kelurahan Cipocok Jaya, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal diketahui bahwa JPS tidak diperuntukkan bagi PNS.
Salah satu ketua RT di Kelurahan Cipocok Jaya Samlawi mengatakan, saat dirinya melakukan pendataan, tidak memasukkan warganya yang bekerja sebagai PNS atau ada anggota keluarga dalam satu KK tersebut yang bekerja sebagai PNS.
Baca Juga: Rawan Penyimpangan, Pengamat: Dinsos Malas Verifikasi Dan Validasi
“Saya dalam melakukan pendataan, tidak akan memasukkan orang yang bekerja sebagai PNS. Karena kan itu sudah jadi ketentuannya. Bahkan saya juga tidak memasukkan orang yang bekerja sebagai honorer (di pemerintahan) ke dalam daftar penerima bantuan,” ujar Samlawi, Senin (11/5/2020).
Ia pun mengaku kaget ketika salah satu warganya yang memiliki istri PNS bisa mendapatkan bantuan JPS tunai sebesar Rp600 ribu rupiah tersebut. Sehingga ia merasa data tersebut bukan berasal dari dirinya.
Baca Juga: Rawan Penyimpangan, Pengamat: Dinsos Malas Verifikasi Dan Validasi
“Saya tidak tau yah kenapa bisa dapat. Mungkin itu data beberapa tahun yang lalu. Data dari saya tidak digunakan. Padahal harapan saya semua bantuan dapat tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Lurah Cipocok Jaya Romli Maulana mengaku merasa aneh ketika pihaknya menyetorkan data kepada Dinsos Kota Serang, ternyata dari pusat juga memberikan data penerima bantuan.
“Loh kan jadinya aneh. Data kami setorkan, pusat juga menyetorkan data. Jadi data kami itu untuk apa? Sedangkan kan kami yang lebih tahu kondisi di masyarakat itu seperti apa,” ujar Romli, Senin (11/5) malam.
