Network
ZONABANTEN.com - Menyoal protokol kesehatan, dimana masyarakat dilarang untuk berkerumun, hal itu tidak terjadi pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penegakkan Hukum dan Perundang-undangan (Gakkumda) Satpol PP Kota Tangsel Sapta Maulana mengaku, panitia penyaluran BST PT. Pos Indonesia, telah mendapatkan arahan.
"Terkait kerumunan penerima Bansos? Panitia sudah dapat arahan. Belajar dari kasus kemarin, makanya Satpol PP perlu dilibatkan atau melibatkan diri. Demi keamanan dan kenyamanan semua," kata Sapta Maulana kepada Zonabanten (Pikiran Rakyat Media Network), Senin 11 Januari 2021.
Baca Juga: Waspadai 5 Hal Berikut yang Menandakan Kamu Terjebak dalam Hubungan Tidak Sehat
Baca Juga: Kerumunan Saat Penyaluran Bansos di PT. Pos , Kadinsos Tangsel Ungkapkan Verifikasi Faktual Penerima
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangsel Wahyunoto Lukman mengungkapkan, kerumunan penerima BST yang terjadi beberapa hari lalu, karena adanya kebijakan verifikasi faktual.
"Verifikasi faktual itu, memastikan penerima yang hadir benar sesuai yang sudah ditetapkan dengan membawa KTP dan KK asli. Warga yang sudah dijadwal dibagi di beberapa lokasi untuk masing masing kelurahan," kata Wahyunoto saat dikonfirmasi wartawan, Senin 11 Januari 2021.
Baca Juga: Arie Untung Berbagi Kenangan Tentang Capt Afwan, Kakak Kelas yang Belum Sempat Bertemu
"Antusias dan ketidaksabaran warga dapat kita pahami. Tetapi, kerumunan tidak dapat ditoleransi, pasti dibubarkan oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19," tambahnya.
