ZONABANTEN.com – Honorer di Kota Serang meminta Pemkot Serang untuk menaikkan upah dan menganggarkan THR bagi pegawai non ASN.
Pasalnya, upah yang diterima honorer di Kota Serang selama ini sangat menyedihkan. Mereka bahkan tidak pernah menerima THR yang seharusnya diberikan kepada pekerja atau buruh.
Achmad Herwandi selaku Ketua Forum Honorer Kota Serang mengatakan bahwa selama ini tidak ada kejelasan mengenai status kepegawaian pegawai honorer di Kota Serang.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkot Serang untuk menaikkan upah pegawai honorer di Kota Serang dan menganggarkannya melalui DPA selama 13 bulan, dimana 12 bulan untuk pemberian upah dan satu bulan untuk pemberian THR.
“Kami meminta kepada Wali Kota Serang untuk menaikkan upah tenaga honorer dan menganggarkan honor selama 13 bulan dalam DPA. Satu bulan itu untuk THR,” kata Achmad, dilansir dari Kabar Banten pada Kamis, 1 Juni 2023.
Baca Juga: TKW Asal Kabupaten Serang Dikabarkan Disiksa Majikannya, Pemda Diminta Bertindak
Selain itu, ia juga meminta Pemkot Serang untuk menolak rencana penghapusan pegawai honorer pada November 2023.
“Kami juga meminta kepada Wali Kota Serang untuk menindak tegas Organisasi Perangkat Daerah yang sampai saat ini masih menerima tenaga honorer,” tutur Achmad.
Pihaknya pun mendesak Jokowi untuk menambahkan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 agar pegawai honorer bisa diangkat menjadi PPPK.
“Kami juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar menyisipkan pasal pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK,” ujar Achmad.
Informasi ini juga bisa Anda baca dalam artikel berjudul Forum Honorer Kota Serang Desak Pemkot Naikkan Upah hingga Anggarkan THR bagi Non ASN.
Baca Juga: Tahun Ini, Pemkot Serang Usulkan 294 Pegawai Honorer Diangkat Jadi PPPK
Menurut Achmad, tingginya jumlah pegawai honorer di Kota Serang saat ini menunjukkan bahwa Pemkot Serang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.
Mereka terpaksa menjadi pegawai honorer dengan upah yang menyedihkan karena tidak ada pekerjaan lain yang tersedia.
“Sehingga menjadi pegawai honorer adalah pilihan alternatif pekerjaan walaupun sebagian besar diberi upah jauh di bawah UMK,” kata Achmad.
Ia pun mengatakan bahwa penerimaan PPPK bagi masyarakat umum seharusnya tidak diadakan agar pegawai honorer bisa lebih diprioritaskan.
“Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dalam rangka pengadaan pegawai PPPK, seleksinya dibuka untuk umum dengan asumsi untuk memberikan azas keadilan bagi seluruh rakyat dengan memberikan kesempatan yang sama melalui seleksi penerimaan pegawai ASN,” ujar Achmad.*** (KabarBanten.com/Rizki Putri)