ZONABANTEN.com - Pengamat Kebijakan Publik yang juga Dosen Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut, soal 'pemain' lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah didominasi Partai Politik (Parpol), oknum pejabat, hingga oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD di tiap-tiap daerah.
"Biasanya yang paling banyak itu dari Parpol ada, oknum-oknum pejabat juga ada, karena kan pihak pemerintah kan. Oknum-oknum pejabat yang bermain. Kadang udah disetel, nanti pemenangnya siapa," kata Trubus Rahardiansyah kepada wartawan, ditulis Selasa 24 Agustus 2021.
Jadi nanti perusahaannya punya anaknya,saudaranya atau punya relasinya dia, nanti keuntungannya dibagi mas. Oknum anggota Di Banggar. Kalaupun dia di Banggar, dia juga gandeng yang laen, karena dia kan sifatnya jaringan. Memang itu bagian dari setor partai ya," tambah Trubus.
Baca Juga: DPMP3AKB Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pra Nikah Guna Antisipasi Kekerasan Rumah Tangga
Trubus memberikan contoh soal oknum anggota Banggar yang dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Trubus, Banggar DPRD yang paling mengetahui proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah.
"Nah dia udah tau tuh ini akan ada proyek ini, nah nanti siapa-siapa yang (dapat bagian) ini. Itu di zaman waktu Partai Demokrat, anggota Partai Demokrat banyak sekali yang masuk penjara karena itu kan. Jadi di Banggar itu, jadi sudah tahu ini proyek apa," tegas Trubus.
Trubus meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih transparan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Keterbukaan birokrasi, ungkap Trubus, menjadi satu-satunya solusi mengurangi dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Sistem lelangnya harus terbuka atau transparan. Tapi, terbuka saja kadang-kadang perusahaannya, misalkan ada perusahaan A, B, dan C yang main, nanti antara A dan B berteman, atau B dan C berteman bisa saja. Kadang-kadang seperti itu. Makanya yang terpenting transparansi. Selain itu, keterbukaan birokrasi pengadaan," tutur Trubus.
"Yang kedua, sistem digitalitasi itu untuk memperkecil ruang permainan, tapi harus terbuka. Cuma memang sulitnya diterbukanya itu. Kalau nilainya besar biasanya yang mengatur banyak. Jadi, keterbukaan birokrasi dan transparansi dalam pengadaan harus dilakukan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Aldi Zuhri angkat bicara soal adanya kemungkinan terjadinya persekongkolan horizontal yang diungkapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
Menurut Aldi, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan dengan fakta agar tidak menjadi berita hoax.
"Undang-undang nomor 27 tahun 2009 jelas mengatur bahwa anggota legislatif tidak boleh bermain proyek. Dalam proses lelang jasa angkut sampah tidak boleh ada intervensi. Apalagi anggota DPRD. Tetapi perlu diingat jangan sampai katanya-katanya dan menjadi berita hoax," kata Aldi kepada wartawan.
Baca Juga: Asesmen Nasional 2021 Didukung 3 Instrumen Penting yang Wajib Diketahui Pengajar Sekaligus Pelajar
Aparat penegak hukum (APH), tutur Aldi, harus mengusut secara tuntas, jika keterlibatan oknum legislator terbukti. Pasalnya, tambah Aldi, lembaga DPRD akan menjadi rusak, jika pelanggaran oknum legislator tersebut dibiarkan dalam proses tender milik mitranya, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Karena memang tidak boleh, lembaga itu akan rusak karena ada oknum seseorang. Dari 50 orang ini anggota dewan DPRD Tangsel, disebabkan salah satu oknum bisa jadi rusak. Oleh karena itu bisa saja pihak yang berwenang katakanlah Kejaksaan untuk bisa mengusut kasus ini, kalo memang kita tahu ada oknum segera usut. Dalam hal ini siapa, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian," ungkapnya.