Network
ZONABANTEN.com - Politikus Fahri Hamzah membagikan pendapatnya seputar pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menimbulkan penolakan diberbagai daerah.
Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR mengajak anggota DPR saat ini untuk mendengarkan suara para buruh dan mahasiswa yang berunjuk rasa.
Fahri Hamzah juga meminta para anggota DPR untuk tidak terpengaruh oleh suara dari partai politik.
Fahri Hamzah berpendapat, rasa sinis dari para pengunjuk rasa itu tidak bisa dihindari karena, setelah dipilih, anggota DPR lebih dikendalikan oleh Partai Politik bukan oleh konstituennya.
Baca Juga: PSI Tangsel : Walikota Gagal Didik Anak Buah, Banyak ASN 'Gadaikan' Jabatan Demi Dukung Paslon
"Sinisme rakyat kepada DPR itu tidak bisa dihindari karena anggota DPR itu setelah dipilih tidak bisa dikendalikan oleh rakyat dan konstituennya." ujar Fahri Hamzah melansir dar video yang diunggah pada akun YouTube Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, DPR dikendalikan oleh ketua umum Parpol nya dan akhirnya juga ketua umum Parpol terlibat di dalam satu mekanisme oligarki untuk mengatur kekuasaan legislatif dari belakang layar.
Jadi apa yang disebut sebagai telepon pak Ketum, bu ketum, pak sekjen, bu sekjen dan sebagainya itu lumrah.
"Sehingga memang anggota DPR kita tidak independen mereka bukan wakil rakyat mereka adalah wakil Parpolnya." ujar Fahri Hamzah seperti dilansir oleh Pikiran-Rakyat Cirebon (PRMN) dalam artikel Junjung Tinggi Demokrasi Reformasi, Fahri Hamzah: DPR Harusnya Tunduk pada Rakyat, Bukan pada Parpol
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Hari Ini 19 Oktober 2020: Menguat Meski Tipis
Dan karena itu kadang-kadang menganggap mereka adalah korban dari sistem yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengubahnya.
Lebih lanjut, Fahri mengaku menulis buku di akhir jabatan DPR itu tahun 2019, itu yang menjadi buku terakhir yang ditulis berubah sebuah buku putih.
Alasan Fahri Hamzah membuat sebuah buku karena terus terang ingin menegaskan bahwa kesalahan relasi antara daulat rakyat dengan daulat partai politik.
"Apapun suatu hari akan menjadi bom waktu karena sekali lagi anggota DPR dicoblos dan habis itu terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, mereka berhenti menjadi wakil rakyat dan terpaksa menjadi wakil Parpol." tegasnya.
