Network
ZONABANTEN.com – Dalam pidato politiknya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan bahwa tujuan reformasi adalah untuk menciptakan negara hukum yang demokratis.
“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis,” kata Megawati di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, yang Dilansir oleh ANTARA pada Jum’at, 24 Mei 2024.
Megawati menambahkan bahwa dalam proses tersebut, partai politik, media massa, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilihan umum yang transparan dan adil harus berinteraksi sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.
Dalam pidato yang disaksikan oleh ribuan peserta Rakernas, Megawati juga menceritakan bagaimana reformasi memisahkan TNI dan Polri untuk menciptakan lembaga yang lebih profesional. Menurutnya, pemisahan ini dilakukan sebagai bentuk kehendak rakyat.
“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden Kelima RI, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” ujar Megawati.
Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan kekhawatirannya bahwa TNI dan Polri mungkin kembali terlibat dalam ranah politik praktis, seperti dalam kontestasi pemilu. Dia mengaku sedih melihat hal tersebut.
“Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab, berhasil, loh. Loh kok sekarang pemilunya langsung, tapi kok jadi abu-abu, gitu? Sudah direkayasa,” ungkapnya.
Megawati mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjalankan proses demokratisasi. Oleh karena itu, dia tidak ingin reformasi yang telah dicapai hilang begitu saja.
Baca Juga: Menjawab Kebutuhan Masyarakat Akan Penyimpanan Besar: FlexUp 5in1 Pilihan Tepat Untuk Keluarga Sehat
