Network
ZONABANTEN.com - Saksi PDI Perjuangan, Harli Muin tolak penggunaan Sirekap pada rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.
Sebab menurut Harli Muin, informasi yang disampaikan terdapat banyak kekeliruan dan tidak sesuai dengan 'fungsi informasi'.
"...Bahwa kami tidak setuju dengan Sirekap informasi ada 4 fungsi, sebagai informasi itu sendiri, informasi sebagai sarana advokasi. Kalau informasi salah dilakukan oleh advokasi bisa jadi masalah sirekap itu," tegas Harli Muin.
Baca Juga: Benarkah Hak Angket akan Jadi Boomerang bagi PDI Perjuangan?
"...Yang kedua, informasi sebagai sarana pendidikan, jangan sampai KPU menyampaikan sarana pendidikan yang ini itu, itu ditafsirkan itu menjadi informasi yang tidak benar. Ini perlu di ini, fungsi utama advokasi, pembelaan diri. Kalau informasi itu salah, bisa salah semua," lanjutnya.
Berdasarkan hasil Sirekap, masyarakat memiliki beragam padangan dan tak boleh disalahkan kata Harli Muin. Sebab itu merupakan hak setiap individu dalam menafsirkan sesuatu.
"Nah informasi publik yang diterima oleh publik yang namanya Sirekap, yang namanya informasi Pemilu macam-macam kalau orang terima sebagai informasi publik itu sah dia menafsirkan hak dia untuk menafsirkan macam-macam. Menggunakan macam-macam itu kita tidak dilarang," tandasnya.***
