Network
ZONABANTEN.com - Pada masa tenang menjelang Pemilu 2024, film dokumenter yang diduga mengungkap kecurangan dalam pemilu dirilis, judulnya 'Dirty Vote'. Film ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang menyambut baik karena dinilai mengedukasi, ada juga yang menganggapnya sebagai kampanye hitam.
Dilansir dari Antara, ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, buka suara. Ditemui dalam forum diskusi yang diadakan di Fisipol UGM pada Selasa, 13 Februari 2024, Zainal menuturkan bahwa dalam film tersebut ia ingin menyampaikan pesan tentang kuatnya kekuasaan yang terlalu banyak bermain dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, perlu ada penghukuman untuk menyelamatkan demokrasi, yaitu dengan datang ke bilik suara lalu menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Selain itu, penghukuman etika juga perlu diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dan pelanggaran etik.
Baca Juga: Dirty Vote: Sebuah Film yang menggambarkan bobroknya Pemilu
"Banyak yang tanya, yang dimaksud penghukuman itu seperti apa? Apakah penghukuman secara elektoral semata atau bagaimana? Penghukuman secara elektoral merupakan salah satunya. Dalam bentuk lain, kita cukup datang ke bilik suara, siapa yang Anda rasa merusak
demokrasi jangan dipilih," kata aktor dalam film Dirty Vote tersebut.
"Pemilu adalah kudeta yang paling konstitusional, dan film ini harusnya menjadi monumen, bahwa kekuasaan itu jika tidak diawasi dengan baik, ya jadinya begini," Zainal menambahkan.
Terkait adanya pihak-pihak yang melaporkannya ke polisi, ia masih belum mengetahui pasal apa yang dilanggar. Menurut Zainal, seharusnya film ini dilaporkan ke Bawaslu jika terkait dengan mengunggulkan peserta pemilu tertentu.***
