Debat Final Pilpres 2024 Sukses Digelar, Pengamat Nilai Isu Kesejahteraan Belum Terjawab oleh Ketiga Capres

- 5 Februari 2024, 10:20 WIB
Pengamat menilai bahwa ketiga capres belum menjawab masalah kesejahteraan dalam debat final pada Minggu, 4 Februari 2024
Pengamat menilai bahwa ketiga capres belum menjawab masalah kesejahteraan dalam debat final pada Minggu, 4 Februari 2024 /Aditya Pradana Putra/ANTARA

ZONABANTEN.com – Debat final Pilpres 2024 sukses digelar, pengamat nilai isu kesejahteraan belum terjawab oleh ketiga capres. Pada Minggu, 4 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan debat terakhir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti oleh ketiga calon presiden (capres).

Terkait debat tersebut, pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII), Dewi Rahmawati memberikan penilainnya.

Dewi menilai bahwa sederet program kerja yang disampaikan ketiga capres pada debat tersebut belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Debat Kelima Pilpres 2024 Digelar Besok, Ini Jadwal dan Informasinya 

“Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program kerja kertiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan,” ujar Dewi.

Menurutnya, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi misi dari ketiga capres tersebut adalah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.

Hak kebutuhan dasar tersebut meliputi kestabilan harga pangan, kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Kebutuhan dasar lainnya yaitu masalah kebijakan perlindungan sosial, baik dari kesehatan maupun jaminan hari tua, yang menurut Dewi masih harus dibenahi skemanya.

Baca Juga: Jadwal TV SCTV Hari Ini Minggu, 4 Februari 2024 Akan Tayang Liputan 6, Debat Capres Cawapres Hingga Barakallah 

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Misalnya, langkah penting yang harus dilakukan presiden adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

Hal itu penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

“Tidak adil rasanya, jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja,” ungkap Dewi.***

Editor: Dinda Indah Puspa Rini

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x