Network
Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1962 merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 1960-an.
Hal itu diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu.
Namun, keputusan tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang berusaha menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan bangsa Indonesia, termasuk ABRI.
PKI melakukan semua itu dengan penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.
Puncaknya adalah saat terjadinya peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965, mengakibatkan bangsa Indonesia dalam situasi yang sangat kritis.
Dalam kondisi tersebut, TNI berhasil mengatasi situasi kritis untuk menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya, bersama dengan kekuatan masyarakat Indonesia.
Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya.
Selain itu, sebagai kekuatan sospol, ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Peran dan fungsi TNI, yang dulunya bernama ABRI, juga mengalami perubahan sesuai dengan UU No 34 tahun 2004.
