Network
ZONABANTEN.com- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan ke BSI (Bank Sentral Indonesia) untuk perkuat keamanan agar lebih terjaga dan terhindar dari peretasan. Selain itu, BSSN juga menyarankan agar melakukan analisis digital forensik terkait peretasan yang sudah terjadi.
Hal tersebut diinfokan oleh Sulistyo selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Pembangunan Manusia BSSN, dalam acara soft launching “National Cybersecurity Connect 2023” di Jakarta.
“Untuk mengetahuinya (informasi terkait peretasan) langsung lakukan digital forensik. Tidak bisa sembarang menilai tanpa bantuan data yang valid,” ujar Sulistyo.
Baca Juga: Jokowi Disodori Capres Rekomendasi Relawan, Pengamat : Sebagai Kader, Wajib Dukung Capres PDIP
Sulistyo juga menjelaskan bahwa tiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) pada dasarnya membutuhkan Data Protection Officers (DPO), pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan mitigasi risiko pelanggaran pelindungan data. Walaupun perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut, Sulistyo menjelaskan PSE akan diberikan hukuman apabila lalai dalam memberikan perlindungan data.
“Kita lihat di UU 27 apabila ada data prosesor yang atau pengendali data, pengolahan sampai proses keamanan data tidak sesuai dengan standar keamanan, maka lembaga akan dikenakan sanksi, tapi itu kan harus kita lihat lagi,” ujarnya.
Sulistyo juga menjabarkan, BSI perlu melakukan interaksi dan memberikan informasi akan apa yang sudah terjadi kepada nasabah dan pihak Otoritas Jasa Keuangan.
“Tentunya BSI harus berinteraksi dengan terbuka antara pihak yang mempunyai masalah dengan pihak otoritas, juga masyarakat, tetapi tidak ada pemaksaan,” ujarnya.
