Network
ZONABANTEN.com - Sempat jadi bahan perbincangan di media sosial, ketahui sejarah dan latar belakang DJBC. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan bea dan cukai di Indonesia.
DJBC berperan penting dalam mengumpulkan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai. Untuk lebih memahami DJBC, mari kita bahas lebih lanjut.
DJBC dibentuk pada tahun 1930 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur dan tugasnya.
Saat ini, DJBC berada di bawah Kementerian Keuangan dan memiliki tugas untuk mengumpulkan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, serta mengawasi kegiatan impor dan ekspor barang.
DJBC juga bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi fasilitas kawasan berikat, pengolahan barang dalam negeri, dan ekspor-impor barang yang masuk ke kawasan tersebut.
Baca Juga: Usai Pamer Pesawat Cessna, Eko Darmanto Dicabut dari Kepala Bea Cukai Yogyakarta
Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya aktivitas perdagangan internasional, DJBC terus berinovasi untuk mempermudah proses bea dan cukai di Indonesia.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan meluncurkan sistem online untuk melakukan pendaftaran, pengajuan dokumen, dan pembayaran bea dan cukai.
Hal ini tentu mempermudah para pengusaha untuk melakukan aktivitas perdagangan internasional tanpa harus datang langsung ke kantor DJBC.
Namun, meskipun DJBC telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses bea dan cukai di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh DJBC.
Salah satunya adalah perdagangan ilegal yang terus marak terjadi di Indonesia. DJBC terus berupaya untuk mengurangi perdagangan ilegal ini dengan melakukan penindakan terhadap pelaku dan menyediakan fasilitas pengawasan yang lebih baik.
Dalam upayanya untuk meningkatkan pengawasan dan pengumpulan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai, DJBC juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pihak kepolisian.
DJBC juga memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran bea dan cukai, seperti pembekuan izin, pembayaran denda, bahkan tuntutan pidana.
Dalam rangka menjalankan tugasnya dengan efektif, DJBC juga memiliki program pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan yang terus-menerus bagi pegawainya.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keahlian pegawai dalam mengawasi aktivitas bea dan cukai.
Secara keseluruhan, DJBC memainkan peran penting dalam mengawasi kegiatan bea dan cukai di Indonesia.
DJBC telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses bea dan cukai, namun masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi.
Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, DJBC juga terus melakukan pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.***
