Network
ZONABANTEN.com – Pengembangan produk biofarmasi atau obat farmasi yang terbuat dari sumber biologis yang diproduksi dalam negeri oleh industri farmasi dengan mempertimbangkan basis sains dan penelitian kini telah mendapat dukungan penuh dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito.
"Kami sangat mendukung untuk pengembangan produk-produk biopharmaceutical berbasiskan biologis karena efek samping yang lebih ringan," ujar Penny dalam konferensi pers di pabrik PT Kalbe Farma, Cikarang, Senin 30 Januari 2023.
Pada kesempatan yang sama, BPOM juga menerbitkan izin edar produk obat antibodi monoklonal dengan merek dagang Rituxikal yang diproduksi dari dalam negeri oleh PT Kalbio Global Medika, anak usaha dari PT Kalbe Farma dan telah melalui berbagai uji komparabilitas yang dibandingkan dengan rituximab inovator merek Mabthera.
Obat tersebut bermanfaat untuk pengobatan kanker limfoma non-hodgkin (NHL) dan leukemia limfositik kronik.
“Ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan juga kami bisa menyampaikan izin edar dari obat biologi monoklonal antibodi produksi lokal pertama Rituxikal untuk kanker limfoma,” ujar Penny.
“Ini suatu hal yang penting karena ini adalah obat monoklonal antibodi produksi dalam negeri yang pertama untuk limfoma,” imbuh Penny.
Lebih lanjut Penny menyampaikan bahwa biasanya selama ini obat-obatan untuk kanker berbahan kimia yang memiliki efek samping. Karena itu, adanya produk biofarmasi, diharapkan dapat menjadi alternatif atau pilihan bagi tenaga medis.
Penny berharap biofarmasi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengobati kanker jenis lain, tidak hanya kanker limfoma. Ia juga berharap hal tersebut menjadi inspirasi dan inovasi bagi industri farmasi dan biofarmasi lainnya setelah dikeluarkannya izin edar Rituxikal yang dibuat di dalam negeri.
"Sehingga Insya Allah penyakit-penyakit kanker bisa kita tanggulangi sendiri dengan obat yang mudah-mudahan juga tidak terlalu mahal relatif lebih murah apabila diproduksi dalam negeri," ujar Penny.
Kehadiran produk Rituxikal juga merupakan bentuk dari kolaborasi antara pemerintah dan industri farmasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Di samping itu produk obat yang diproduksi di dalam negeri juga dapat mendukung program pemerintah yang diamanahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
"Jadi nanti dalam pembelian procurement dari pemerintah untuk produk-produk obat juga yang sudah masuk e-katalog diprioritaskan adalah yang TKDN-nya itu besar, yang porsi dalam negerinya," terang Penny.
"Saya kira produk-produk seperti ini (buatan dalam negeri) tentunya akan masuk dalam ekatalog dengan cepat, baik, dan juga akan diserap oleh pemerintah dalam hal ini," pungkasnya.***
