Network
Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri Mayjen TNI (Purn) Soekarno, menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah membongkar tuntas, menghentikan dan menindak, berbagai kelompok masyarakat penyebar khilafahisme yang tersebar di kampus perguruan tinggi, dan di lingkungan lembaga instansi pemerintah.
Forum juga mendesak DPR RI mencabut RUU HIP dan pemerintah harus menolak.
Baca Juga: Memutuskan Lepas Hijab, Selebgram Amena Khan Unggah Video 'Change...'
"Kekeliruan yg mendasar bila penjabaran Pancasila sebagai staatfundamentalhorm justru diatur dalam UU. Sebab penjabaran pelaksanannya telah diatur UUD 45."
Forum mendesak MPR RI, DPR RI, dan Pemerintah RI, serta masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasar Pancasila secara murni dan konsekwen. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional melakukan kaji ulang atas perubahan UUD 45.*** (Satrio Widianto)
