Network
ZONABANTEN.com - Presiden Joko Widodo mendapat tekanan untuk membuat pernyataan yang lebih jelas tentang apakah dia mendukung gagasan yang dilontarkan oleh beberapa partai politik untuk menunda pemilihan umum berikutnya pada tahun 2024.
Pembicaraan tentang penundaan pemilihan umum untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan anggota DPR Indonesia berikutnya selama dua atau tiga tahun telah dihidupkan kembali sejak akhir Februari.
Tetapi untuk melakukannya akan membutuhkan Undang-Undang Parlemen untuk mengamandemen konstitusi Indonesia.
Hal itu tak menyurutkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, untuk terlebih dahulu melontarkan gagasan penundaan pemilu selama beberapa tahun dengan alasan agar negara tidak kehilangan momentum pemulihan pascapandemi.
Berbicara kepada wartawan pada 26 Februari, ia berpendapat pemilihan akan diikuti oleh transfer kekuasaan yang akan menyebabkan stagnasi ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan potensi konflik.
Datang begitu cepat pada tahun 2024, itu akan menjadi waktu yang buruk bagi Indonesia.
Setidaknya dua ketua partai lain, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar, mendukung, Muhaimin.
PAN mengatakan ekonomi Indonesia seharusnya tidak terbebani oleh pemilu yang mahal saat masih dalam masa pemulihan dari pandemi.
