Network
ZONABANTEN.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengharapakn bagi penyandang disabilitas supaya memperoleh penuh di sektor ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pemerintah mendukung adanya pelatihan vokasi yang menjadi cara terbaik untuk memperoleh sertifikasi yang berkompetensi.
"Ini juga menjadi pilihan bagi disabilitas untuk mendapatkan standar yang layak dengan cara sertifikasi kompetensi," ujarnya pernyataan tertulisnya pada media di Jakarta, Rabu (26/1).
Ditemani Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono dan Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah, saat mendapati audiensi Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Baca Juga: Lepas Ekspor Smelter Grade Alumina, Jokowi: Kita Harapkan Semua Bahan Mentah Kita Olah Sendiri di Tanah Air
Ia menyatakan terkait keketuaan G20 sektor ketenagakerjaan, Kemnaker memberi prioritas ketenagakerjaan yang inklusif untuk penyandang disabilitas.
Ia menyatakan hal ini perlu menjadi perhatian bagi negara maju dan negara berkembang untuk mebuat sektor ketenagakerjaan yang inklusif itu menjadi isu ketenagakerjaan.
"Kita ingin menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain bahwa isu inklusif bagi penyandang disabilitas itu adalah isu prioritas. Kami meyakini ini akan akseleratif kalau kita angkat di pertemuan G20," lanjutnya.
Ia menambahkan pihaknya sudah dan sedang melaksanakan diseminasi percepatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di seluruh provinsi dengan prioritas ke Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Polisi Diminta Dewan Adat Dayak Daerah Perbatasan Menangkap Edy Mulyadi
"Ini yang harus kita bangun perhatiannya dari Pemerintah Daerah bukan hanya program ULD tapi juga program ketenagakerjaan lainnya yang didukung oleh Pemerintah Pusat," sebutnya.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KDN), Dante Rigmalia, menambah peryataan tentang tantangan besar yang dihadapi KND adalah membentyuk komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Jalur komunikasi ini harus tetap berada pada jalur tugas KND sebagai lembaga pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," ucapnya sambal menutup pernyataannnya.
