Network
ZONABANTEN.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdiskusi dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen lewat sambungan telepon terkait penyelesaian ASEAN tentang problematic di Myanmar.
"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar, tulis Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 21 Januari 2022.
Presiden menyatakan pernyataan tertulis ke medi lewat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Sabtu 22 Januari 2022.
Seperti diketahui bahwa PM Hun Sen merupakan pemegang Ketua ASEAN 2022.
Dalam diskusi ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar wajib dilandasi pada norma-norma telah disetujui bersama, utamanya lima poin konsensus.
Presiden Jokowi juga menyalahkan sikap militer Myanmar yang belum memperlihatkan keseriusan untuk melaksanakan lima butir konsensus di kesempatan kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar.
Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, mantan Pemimpin Pemerintahan Sipil Myanmar Aung San Suu Kyi diganjar tambahan hukuman empat tahun.
Baca Juga: Tidak Main-Main, Putra Mahkota Arab Saudi Pernah Beli Pesiar Seharga 5,73 Triliun Di Tempat!
"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," sebut Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan ketegasan bahwa otoritas militer Myanmar wajib memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melaksanakan komunikasi segera dengan berbagai pihak di Myanmar.
Komunikasi ini sangat penting untuk memberi peluang terbuka jalan ke sebuah dialog nasional yang inklusif.
"Akses kepada semua 'stakeholders' sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak”.
Baca Juga: Berbeda dari Garam Dapur, Garam Epsom Ini Bisa Atasi Masalah Rambutmu
“Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD (National League for Democracy), NUG (National Unity Government of Myanmar) sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," papar Presiden.
Indonesia tetap konsisten bahwa selama tidak ada kemajuan signifikan bagi pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh "non-political level" di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk diteruskan.
Prinsip tersebut bersamaan dengan rencana pelaksanaan "retreat" para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan untuk pertemuan-pertemuan lainnya.
Merespons usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei, Menlu Indonesia, dan didukung Sekjen ASEAN untuk memantau pelaksanaan lima consensus.
Baca Juga: Luncurkan Inkubasi Bisnis dan Teknologi Pertama di Papua, Politeknik Negeri Fakfak Banjir Apresiasi
Presiden Jokowi telah melakukan catatannya dan menyampaikan agar usulan tersebut didiskusikan lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.
Presiden Jokowi sepakat atas usulan pembentukan "consultative meeting" yang terdiri atas Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar, dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
"Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," penegasan Presiden Jokowi.***
