Network
Menkominfo Johnny G. Plate, Menaker Ida Fauziyah dan Mensos Tri Rismaharini, Anggota III BPK tersebut menjelaskan bahwa tiga lembaga negara tersebut harus mempertahankan opini wajar tanpa pengcualian.
“Pak Johnny, Bu Ida sama Bu Risma karena ini secara anggaran signifikan, turun opininya LKPP kita turun. Kalau LKPP kita turun rating availability turun, kalau rating avalability turun otomatis kita akan kesulitan untuk mendapatkan donor atau hibah atau pinjaman dari negara lain. Kalaupun ada, harganya pasti mahal sehingga dibawah AKN III adalah tiga ini saya konsen,” tuturnya.
Tanpa Refocusing
Menurut Anggota BPK III Achsanul Qosasi, Kementerian Kominfo merupakan menjadi satu-satunya lembaga negara yang tidak dilakukan refocusing anggaran untuk akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan akses internet akibat dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemindahan Buaya Muara dari Selokan Jalanan di Kalimantan Selatan
Qosasi melnjutkan “Seluruh kementerian dan lembaga dipotong anggarannya, berkurang, refocusing untuk Covid, kecuali kementeriannya Pak Johnny Plate. Pak Johnny Plate ini spesial, yang lain turun anggaran kementerian beliau malah naik karena untuk kepentingan internetifikasi sinyal di seluruh Indonesia.”
Penambahan anggaran untuk Kementerian Kominfo dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia bermula dari arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 terkait akselerasi transformasi digital nasional.
“Pemerintah memandatkan kepada Pak Menkominfo agar rakyat menjadi lebih cerdas dalam hal menerima informasi, sehingga tugas Pak Menkominfo anggarannya ditambah untuk menyelesaikan mengenai teknologi sampai ke desa-desa, internet masuk desa,” paparnya.
Baca Juga: Takjub! Fosil Monster Laut Zaman Dinosaurus Sepanjang 17 Meter Berhasil Terungkap
Menurut Qosasi, negara melalui undang-undang memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa keuangan negara, dimana setiap tahunnya dianggarkan sebanyak 2.500 triliun rupiah yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
