Network
ZONA BANTEN - Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri untuk mengatur pemakaian seragam dan atribut sekolah pada sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
SKB tiga menteri ini keluar setelah mencuat polemik pemakaian atribut keagamaan di sebuah sekolah negeri beberapa waktu lalu.
SKB tiga menteri itu berisi tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca Juga: Israel Berhasil Vaksin Setengah Populasi dalam Waktu Lima Minggu, Jadi Persentase Tertinggi di Dunia
SKB ini ditandatangani bersama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
SKB ini mengatur tentang hak tenaga kependidikan, pendidik dan peserta didik untuk memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
Baca Juga: Terbilang Cepat, Vaksinasi Nakes Kota Tangerang sudah Mencapai 70 persen
Dengan adanya SKB ini, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
“Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti. Saya tekankan bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu,” ujar Mendikbud saat mengumumkan SKB secara virtual pada Rabu 3 Februari 2021
Berdasarkan SKB tersebut, jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan di dalam SKB, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar.
