ZONABANTEN.com – Presiden Joko Widodo pimpin ratas penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM, upayanya akan diluncurkan Juni mendatang. Pada Selasa, 2 Mei 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pelaksanaan Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), di Kantor Presiden, Jakarta.
“Baru saja Presiden memimpin rapat internal kabinet yang dihadiri oleh 19 menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan kepala lembaga negara terkait yang membicarakan tentang follow up, follow up rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Komnas HAM,” ujar Menteri Polhukam Mahfud MD, yang turut menghadiri ratas tersebut.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Desak DPR agar Selesaikan RUU Perampasan Aset
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2023, Presiden memerintahkan 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Menteri Polhukam menambahkan, penyelesaian nonyudisial ini berfokus kepada korban, bukan pelaku.
Selain itu, dalam rekomendasi penyelesaian nonyudisial tersebut, pemerintah mengakui dan menyesali terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Baca Juga: Hadiri Ratas, Presiden Joko Widodo Tegaskan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Papua
“Jadi, yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu, yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12 peristiwa, dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan, itu adalah Komnas HAM, dan Komnas HAM merekomendasikan 12 (peristiwa) yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu,” jelas Mahfud.
Pemerintah akan melakukan upaya untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni di Aceh. Namun, rencana tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut.
“Data sudah ada sumbernya, nanti akan di-crosscheck lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi,” kata Mahfud.***