ZONABANTEN.com – Alokasi penggunaan dana anggaran dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, bukan hanya dibutuhkan kehati-hatian, tapi juga pengawasan agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran.
Berbicara tentang pengawasan anggaran, tentu sangat tepat bila peran ini dialamatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK sendiri dikabarkan telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19.
Demikian diungkapkan oleh Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam acara talkshow di TVRI Sumsel, dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" Kamis, 9 Juli 2020.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Melonjak Tinggi, Gugus Tugas : Aktivitas Akan Dibatasi Kembali
Mantan Kapolda Sumsel ini menyebutkan, KPK sendiri telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut.
"KPK telah memberikan rambu-rambu. Semua kepala daerah sudah kita peringatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran," tuturnya.
Baca Juga: Gubernur Banten Ungkapkan 800 Perusahaan Tutup Usaha Terkena Dampak Pandemi
Menurutnya, maksimal hukuman mati akan diberikan kepada para pelaku, jika hal itu tetap terjadi.
"Hukuman mati itu bukan ancaman. Itu terdapat dalam undang-undang. Anggaran ini untuk keselamatan rakyat, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan tersebut," ujar Firli.
Meski demikian, hingga saat ini KPK tetap melakukan langkah edukasi agar penyalahgunaan tidak terjadi.
Baca Juga: Update Harga Emas ANTAM Hari Ini Jumat 10 Juli 2020, Rp.937.000 per gram
"Memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap, kita bisa lakukan dengan cara mendidik. Kita cegah agar langkah untuk korupsi tidak terjadi. Jika masih terjadi, mau tidak mau kita harus tindak," pungkasnya.
Selain Ketua KPK RI, hadir juga sebagai narasumber di acara tersebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.***