ZONA BANTEN - Polemik yang terjadi diinternal Partai Demokrat belum berakhir. Sebelumnya menghembus adanya isu kudeta Partai Demokrat dari pihak-pihak lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sementara kini tampak polemik baru pun muncul, yakni terkait hasil pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) dan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Partai Demokrat dalam kongres tersebut.
Sedangkan Ketua majelis tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap partai tersebut.
Menanggapi polemik yang terjadi dengan partai yang dipimpinnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY merasa bersalah dan menyesal karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ketika dirinya menjabat Presiden keenam.
Baca Juga: Tak Terima AHY Dilengserkan Di KLB Deli Serdang, Annisa Pohan Ungkap Kegusarannya
“Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita, memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko bersekongkol, tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta,” kata SBY dalam konferensi pers dari Cikeas, dilansir Antara, Sabtu, 6 Maret 2021.
Kekecewaan SBY terhadap Moeldoko karena tindakan persekongkolan bersama internal Partai Demokrat melakukan kudeta atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Lebih lanjut SBY mengatakan bahwa perebutan kepemimpinan adalah perbuatan yang tidak terpuji dan jauh dari sikap kesatria dan nilai moral.
Bahkan merasa bersalah karena telah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko.
Baca Juga: Hasil Kongres Luar Biasa, Memilih Moeldoko Menjadi Ketua Partai Demokrat
“Termasuk rasa malu dan bersalah yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko). Saya mohon ampun kepada Allah SWT, atas kesalahan saya itu,” lanjut SBY.
SBY mengatakan bahwa Kongres Luar Biasa Partai Demokrat ilegal itu telah menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Sementara saat ini merupakan pejabat pemerintah aktif dan berada dalam lingkaran lembaga Kepresidenan serta bukan kader Demokrat.***