Namun setelah menjabat, Trump tidak memberlakukan sanksi terhadap ICBC meskipun ada seruan dari anggota Kongres dari Partai Republik untuk "menerapkan tekanan finansial dan diplomatik secara maksimal" kepada bank-bank China yang melakukan bisnis dengan Korea Utara, seperti yang diuraikan oleh Komisi Pengawas Parlemen dari Partai Demokrat.
Trump menolak melepaskan aset dan properti perusahaan sebelum menjabat sehingga ia masih bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai bisnisnya.
Negara lain yang tercantum dalam laporan tersebut adalah Arab Saudi yang mengeluarkan 600 ribu dolar AS untuk pembelian properti yang dimiliki oleh Trump selama masa kepresidenannya.
Pembayaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, saat negara tersebut menandatangani perjanjian senjata dengan pemerintahan Trump.
Pemerintahan Trump menyetujui perjanjian senjata senilai lebih dari 100 miliar dolar AS yang menuai kontroversi karena kekhawatiran akan korban sipil akibat intervensi militer Arab Saudi di Yaman.***