China Minta Politisi Amerika Serikat Berhenti Jadikan Negaranya sebagai Topik Pembicaraan

- 6 Januari 2024, 07:56 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China /Desca Lidya Natalia/ANTARA

ZONABANTEN.com - Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, meminta politisi Amerika Serikat (AS) untuk berhenti menjadikan negaranya sebagai topik pembicaraan. Wang mengemukakan hal tersebut terkait laporan dari Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Partai Demokrat di Kongres AS yang mengindikasikan, bahwa pemerintah China dan entitas yang terkait dengan Beijing telah mengeluarkan lebih dari 5,5 juta dolar AS untuk properti yang dimiliki oleh Donald Trump selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

“Saya tidak tahu tentang klaim tersebut,” kata Wang kepada media di Beijing, dikutip dari ANTARA pada Sabtu, 6 Januari 2024.

Laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah China merupakan pembayaran terbesar di antara 20 negara yang totalnya mencapai 7,8 juta dolar AS untuk bisnis dan properti yang dimiliki oleh Trump selama masa kepresidenannya.

Baca Juga: Force Majeure Jadi Alasan Banyak Konser dan Acara Yang Dibatalkan di China

Pembayaran tersebut ditujukan untuk mendukung hotel-hotel Trump di Washington DC, New York, dan Las Vegas.

Partai Demokrat telah mengungkap dokumen yang didapat dari bekas firma akuntan Trump bernama Mazars USA, menimbulkan dugaan kemungkinan adanya usaha mempengaruhi Trump melalui perusahaan-perusahaannya selama masa kepemimpinannya di Gedung Putih.

Sebagai contoh, Partai Demokrat menyoroti bahwa Trump menolak untuk memberlakukan sanksi terhadap Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), bank yang dimiliki oleh pemerintah China dan juga merupakan penyewa properti di Trump Tower di New York.

Pada 2016, Departemen Kehakiman AS menuduh bank tersebut bersekongkol dengan bank Korea Utara guna menghindari sanksi AS.

Halaman:

Editor: Dinda Indah Puspa Rini

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x