Survei yang Dilakukan Malaysia Mengatakan Pemerintah Setempat Menangani COVID-19 dengan Buruk

- 17 Februari 2022, 11:59 WIB
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur /Pixabay

ZONABANTEN.com - Penanganan Pemerintah terhadap krisis COVID-19 dinilai negatif oleh warga Malaysia dalam survei regional baru-baru ini, dengan 51,8 melabeli tanggapannya sebagai "buruk" atau "sangat buruk".

Persepsi tanggapan pemerintah juga memburuk tajam, dengan 24,4 persen responden menilainya "sangat buruk" untuk laporan 2022 oleh Pusat Studi ASEAN yang berbasis di Singapura di ISEAS, Yusof Ishak Institute, dibandingkan dengan 0,9 persen pada laporan 2021.
 
Sebagai perbandingan, hanya 10,4 persen responden yang menilai tanggapannya sebagai "baik" dan 22,2 persen mengatakan itu "memadai" pada tahun 2022.
 
 
Ini juga merupakan penurunan dibandingkan dengan hasil pada tahun 2021, ketika ada 14,5 persen untuk "baik" dan 40,2 persen untuk "cukup".
 
Secara regional, survei menunjukkan bahwa warga Brunei hampir sepakat dalam mendukung penanganan pandemi oleh Pemerintah mereka, dengan 98,1 persen menilai Pemerintah mereka baik-baik saja atau "memadai", diikuti oleh warga Singapura di 87,8 persen dengan sentimen yang sama.
 
"Jumlah responden yang mengatakan bahwa Pemerintah mereka berkinerja sangat buruk meningkat lebih dari dua kali lipat dari 7,1 persen menjadi 15,9 persen. Mereka yang merasa bahwa Pemerintahan mereka berkinerja dengan baik atau memadai turun 10 poin presentase dari 61 persen menjadi 51 persen."
 
"Porsi pengasuh pagar yang netral tentang penanganan pandemi oleh Pemerintah mereka mengalami sedikit peningkatan dari 15,2 persen menjadi 18,4 persen," kata laporan survei tersebut.
 
 
Kasus COVID-19 harian untuk Malaysia sebelumnya memuncak pada 26 Agustus tahun lalu, dengan Kementerian Kesehatan Malaysia, mengumumkan bahwa negara itu mendeteksi 24.599 kasus baru dalam satu hari.
 
Ini dikalahkan pada Rabu 16 Februari 2022, ketika Malaysia melaporkan 27.831 infeksi baru.
 
Pemerintah Malaysia telah mengumumkan keadaan darurat pada 12 Januari tahun lalu untuk mengekang penyebaran COVID-19. Ini berlangsung hingga 1 Agustus tahun ini. Tindakan seperti itu di bawah Konstitusi Federal tidak digunakan selama beberapa dekade.
 
Survei yang dilakukan antara 11 November 2021 itu melibatkan 1.677 responden, dengan 8,1 persen di antaranya berasal dari Malaysia. Sebagian besar responden adalah akademisi dari think-tank atau lembaga penelitian.***

Editor: Rizki Ramadhan

Sumber: Straits Times


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x