Undang-Undang itu diklaim berupaya melindungi perempuan dan anak perempuan imigran dengan mengkriminalisasi pernikahan paksa dan melarang migran masuk ke Kanada jika mereka mempraktikkan poligami.
Namun, para kritikus mengatakan hal itu secara tidak adil berkontribusi pada berlangsungnya stereotip terhadap Muslim.
Baca Juga: Berusaha Kalahkan Cuaca Panas, Dubai UEA Berhasil Semai Hujan Buatan Dengan Teknologi Drone
Kanji juga mengatakan beberapa proposal yang melibatkan kekuatan kepolisian di konferensi puncak dapat berakhir sebagai "bumerang bagi komunitas yang ingin mereka lindungi."
“Ada penekanan pada penggunaan kekuatan kontraterorisme yang diperluas secara berbahaya dan kekuatan kepolisian yang diperluas atas nama mengatasi kebencian Islamofobia,” ujar Kanji.
Melansir dari CTV News, Kanji menunjuk pada perubahan yang diusulkan pada Criminal Code untuk lebih menghukum kejahatan seperti serangan, pembunuhan, ancaman, dan kerusakan bermotif kebencian; dan undang-undang provinsi yang melarang supremasi kulit putih dari berkumpul di publik.
Kanji, yang juga menjabat sebagai direktur program di Pusat Kebudayaan Noor Muslim yang berbasis di Toronto, berterus terang tentang harapannya.
“Saya tidak pernah optimis tentang kemauan atau kapasitas pemerintah untuk memulai perubahan,” ujar Kanji.
“Tetapi optimisme saya terletak pada komunitas Muslim dan sekutunya yang diharapkan sekarang lebih bersemangat tentang masalah Islamofobia dan akan terus mendesak untuk perubahan mendalam yang diperlukan.”***