Network
ZONABANTEN.com - Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi yang menjadi Kepala Delegasi Iran untuk perundingan nuklir bersama dengan enam kekuatan dunia lainnya sepakat untuk menunda pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir 2015 dan kembali ke negara masing-masing.
Kepala delegasi Iran ini mengatakan, perbedaan pendapat saat ini tidak mudah diselesaikan dan memerlukan konsultasi lebih lanjut di dalam negeri masing-masing.
"Kami sekarang lebih dekat untuk mencapai kesepakatan tetapi jarak yang ada antara kami dan kesepakatan tetap ada dan menjembataninya bukanlah pekerjaan mudah," kata Abbas Araqchi kepada TV pemerintah Iran dari Wina.
"Kami akan kembali ke Teheran malam ini." lanjutnya tanpa menjelaskan kapan negosiasi formal itu akan dilanjutkan.
Negosiasi telah berlangsung di Wina sejak April 2021 lalu untuk menyelesaikan langkah-langkah yang harus diambil Iran dan Amerika Serikat untuk kembali sepenuhnya mematuhi pakta nuklir.
Diketahui, Washington telah meninggalkan kesepakatan itu pada 2018 dan kembali menerapkan sanksi terhadap Teheran.
Baca Juga: Makin Ganas! Berikut Penambahan dan Data Sebaran Kasus Baru Covid-19 Di 34 Provinsi Indonesia
"Saat ini keputusan sebagian besar ada di pihak lain (Washington). Saya berharap di babak berikutnya kita dapat menjembataninya meskipun sulit," kata Araqchi.
Ebrahim Raisi,yang merupakan representasi garis keras Iran telah berhasil memenangkan pemilihan presiden Iran pada hari Jumat, menggantikan Hassan Rouhani.
Tapi ini tidak akan mengganggu upaya Iran di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, untuk membangun kembali pakta nuklir dan membebaskan diri dari sanksi minyak dan keuangan AS.
Israel, pada hari Minggu juga telah mengutuk terpilihnya Raisi dan mengatakan kekuatan dunia tidak boleh merundingkan kesepakatan nuklir baru dengannya.
"Pemilihannya, menurut saya, adalah kesempatan terakhir bagi kekuatan dunia untuk bangkit sebelum kembali ke perjanjian nuklir, dan memahami dengan siapa mereka berbisnis," kata Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam sebuah pernyataan.
Raisi tidak pernah secara terbuka membahas tuduhan seputar perannya dalam eksekusi di luar hukum terhadap ribuan tahanan politik pada tahun 1988 seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat dan kelompok hak asasi manusia.
Sedangkan Bennett, telah menentang kesepakatan nuklir yang menurut Israel terlalu lunak dalam membatasi proyek-proyek yang berpotensi membuat bom atom.
