Network
ZONABANTEN.com - Inggris dan Amerika mengecam tindakan China yang mereka anggap bertentangan dengan Basic Law Hong Kong dan deklarasinya dengan Inggris.
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya "Juru Bicara Deplu AS Sindir China Karena Ubah Hukum Pemilu Hong Kong", China mengubah hukum pemilihan Hong Kong.
Dengan perubahan tersebut dan diundurnya dua pemilihan penting di Hong Kong, peraturan baru ini akan mengatur pemilihan tersebut.
Berdasarkan artikel di situs Hongkongfp, departemen keamanan nasional dari polisi Hong Kong dapat mendapat tugas tambahan dari legislasi itu.
Apabila departemen tersebut menemukan pelanggaran terhadap hukum keamanan selama pengawasan kandidat pemilihan, mereka dapat melakukan “aksi yang diperlukan”.
Sebelum dapat mengikuti pemilihan, seorang kandidat harus melalui:
Baca Juga: Kendarai Mobil Listrik, Sandiaga Uno Perkenalkan Ekowisata di Bali
Pengawasan oleh polisi dari departemen keamanan nasional;
Temuan dari departemen itu akan diberikan pada komite yang terdiri atas beberapa pegawai tinggi (top officials) dari kota yang memiliki hak veto; dan
Komite tersebut akan menentukan apakah kandidat tersebut dapat mengikuti pemilihan.
Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik dari Departemen Luar Negeri AS (Department of States atau DOS) membuat laporan terkait kejadian ini.
Berdasarkan singkatan laporan tersebut, DOS menganggap perubahan terhadap hukum Hong Kong itu bertentangan dengan Basic Law Hong Kong.
Baca Juga: Aksi Koboi Pria Bawa Fortuner Keluarkan Pistol Usai Tabrak Wanita Pengendara Motor Kini Diburu Polisi
Perubahan itu juga dianggap berlawanan dengan kewajiban China berdasarkan Sino-British Joint Declaration of 1984.
Pada paragraf ketiga dan poin keduanya, disebut bahwa Hong Kong harus mendapatkan otonomi yang tinggi.
Pengecualian terhadap otonomi itu hanya pada pertahanan dan urusan dengan negara asing.
Berdasarkan artikel di situs NHK, pegawai dari DOS juga meminta agar pemerintahan China dan otoritas Hong Kong untuk mendengar ucapan warganya.
Terutama untuk membiarkan masyarakat Hong Kong untuk menjalankan pemilihan mereka terlepas dari pandangan politis mereka.
Baca Juga: Masa Pendaftaran Penerimaan Polri 2021 Diperpanjang, Hingga 15 April
Selain itu, pegawai tersebut juga meminta untuk membuat pemilihan tersebut transparan bagi masyarakat.
Sementara itu, Dominic Raab, Menteri Luar Negeri (Foreign Secretary dan First Secretary of States) dari Inggris ikut melayangkan keberatannya.
“Hari ini China melakukan perubahan terhadap sistem pemilihan Hong Kong yang merupakan pelanggaran dari Joint Declaration,” ujarnya pada akun Twitter @DominicRaab .
Menurutnya, tindakan itu mengurangi kebebasan dari masyarakat Hong Kong dan melanggar kewajiban internasional Beijing.***
