Network
ZONA BANTEN - Ned Price, selaku Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS), mengutuk tindakan kekerasan terhadap demonstran di Myanmar.
Price, pada sebuah rapat di hari Rabu, 3 Maret 2021, menyatakan perasaannya yang mewakili pejabat AS.
“Kami terkejut dengan kengerian ini (appalled) dan merasa muak (revulsed) melihat kekerasan mengerikan yang dilakukan terhadap orang-orang Burma akibat panggilan damai mereka untuk mengembalikan pemerintahan sipil.” ujar Price.
Demonstrasi terhadap kudeta pada 1 Februari 2021, baru saja memasuki masa paling kelamnya.
Menurut Christine Schraner Burgener, selaku UN special envoy for Myanmar, hari Rabu 03 Maret 2021 adalah "bloodiest day" (hari paling berdarah) semenjak kudeta tersebut.
Baca Juga: Roket SpaceX Starship SN 10 Meledak Setelah Berhasil Mendarat dari Penerbangan ke 10 KM
Menurut Christine, setidaknya 38 orang menjadi korban jiwa pada hari itu menambah total 50 orang yang gugur semenjak kudeta dimulai.
Pada demonstrasi tersebut, banyak juga wartawan dan kru kamera yang ditahan saat melaporkan keadaan, termasuk wartawan dari Associated Press.
Menurut Price perlakuan itu tidak selayaknya dilakukan terhadap wartawan yang hanya melakukan tugasnya.
“Kami mengajak pihak militer untuk segera melepaskan individual ini,” ujar Price.
“Segera hentikan intimidasi dan penggangguan terhadap media dan penahanan lain hanya karena mereka melaksanakan tugasnya atau menggunakan hak universalnya.” ujar Price menambahkan.
Ia juga memberikan indikasi bahwa pemerintahan AS akan memperluas upaya agar para pemimpin militer Myanmar bisa mempertanggungjawabkan semua yang saja selama beberapa minggu lalu.
Baca Juga: Dua Orang Meninggal Setelah Terima Vaksin AstraZeneca, Otoritas Kesehatan Korea Selatan Lakukan Penyelidikan
Menurut Price, India dan Jepang adalah teman kunci bagi pemerintahannya di Indo-Pasifik terkait situasi Myanmar ini.
Ia juga menambahkan kerjasama dengan kedua negara itu akan terus dijalin untuk sebuah tujuan bersama; kembalinya pemerintahan Myanmar melalui pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis.
Dewan Keamanan (DK) PBB juga berencana untuk melakukan pertemuan terkait masalah Myanmar ini pada hari Jumat yang akan dilakukan secara tertutup.
Pertemuan DK PBB ini adalah yang kedua kalinya terkait Myanmar semenjak kudeta militer yang menahan Aung San Suu Kyi, selaku pemimpin de facto Myanmar, dan pejabat pemerintahan senior lainnya.
Pada pertemuan sebelumnya, DK PBB tidak menganggap kudeta ini sebagai tindakan tercela karena adanya perlawanan dari China yang memiliki ikatan erat dengan militer Myanmar.***
