Network
ZONABANTEN.com - Usai Kontroversi Hina Islam, Kini Presiden Prancis Didemo Ribuan Massa
Emmanuel Macron, Presiden Prancis makin terpojok, setelah kontroversi hina Islam Islam bulan lalu.
Saat ini Macron didemo ribuan masa terkait RUU Keamanan Global.
Baca Juga: 9 Tanda Anda belum Siap Menikah, Salah Satunya karena Masih Merindukan Mantan
Ia bersama Parlemen Prancis telah membatalkan RUU Kemanan Global yang menuai kontroversi.
Khususnya pada pasal yang akan mengekang hak untuk memfilmkan petugas polisi yang sedang beraksi.
Dalam upaya nyata untuk meredam kritik, Christophe Castaner, kepala partai LREM ( La République en marche ) Macron, mengatakan Senin, 30 November 2020, bahwa "ada kebutuhan untuk mengklarifikasi tindakan tersebut".
Baca Juga: Hari AIDS Sedunia, Pahami Apa Itu HIV AIDS dan Bagaimana Cara Cegah Penularannya
Artikel ini sebelumnya telah dimuat di mantrasukabumi.com dengan judul Macron Makin Terpuruk, Setelah Kontroversi Hina Islam Kini Rakyat Prancis Tolak RUU Keamanan Global
"RUU itu akan sepenuhnya ditulis ulang dan versi baru akan diajukan," katanya dalam konferensi pers. Sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com yang dilansir france24.com, Senin, 30 November 2020.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Gérald Darmanin telah menolak untuk mencabut begitu saja artikel kontroversial tersebut, dengan mengatakan di hadapan komisi parlemen pada hari Senin bahwa polisi "tidak cukup terlindungi".
Baca Juga: Ingat! Hindari Mengonsumsi Kopi dan 5 Makanan serta Minuman Ini saat Datang Bulan
Rancangan undang-undang tersebut telah memicu protes di seluruh negeri yang diminta oleh para pendukung kebebasan pers dan aktivis hak-hak sipil.
Puluhan ribu orang berbaris Sabtu di Paris menyerukan pemerintah untuk membatalkan tindakan tersebut, termasuk keluarga dan teman dari orang-orang yang dibunuh oleh polisi.
Kritikus khawatir bahwa undang-undang yang diusulkan itu akan mencabut senjata ampuh wartawan dan orang lain untuk melawan pelanggaran polisi - termasuk video tindakan polisi - dan mengancam upaya untuk mendokumentasikan kasus-kasus kebrutalan polisi, terutama di lingkungan imigran.
Baca Juga: Positif Covid-19, Anies Baswedan Akan Tetap Bekerja, Begini Kondisinya Saat Ini
Sebuah ketentuan dalam rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Pasal 24, yang memperhitungkan rencana Macron untuk mengadili pemilih sayap kanan dengan pesan hukum dan ketertiban menjelang pencalonannya kembali pada pemilihan 2022, telah memicu kemarahan di media dan di sayap kiri dari partainya sendiri.
Pasal 24 tidak sepenuhnya melarang berbagi gambar polisi, tetapi menyatakan bahwa membagikan gambar tersebut dengan "niat yang jelas untuk menyakiti" - seperti menghasut kekerasan terhadap petugas - dapat dihukum setahun penjara dan € 45.000 ( $ 54.000).
RUU itu bertujuan untuk mencegah gambar yang dapat dikenali dari petugas polisi muncul di media sosial karena takut mereka akan menghadapi pembalasan karena melakukan pekerjaan mereka.
Baca Juga: Daftar Hari Penting Internasional di Bulan Desember 2020, Bulan Terakhir Penghujung Tahun
Undang-undang "keamanan global" yang diusulkan, demikian sebutannya, sebagian merupakan tanggapan atas tuntutan dari serikat polisi, yang mengatakan akan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi petugas.
Tetapi pentingnya mendokumentasikan aktivitas polisi digarisbawahi lagi minggu lalu dengan pemukulan brutal terhadap seorang pria kulit hitam di Paris.
"Saya cukup beruntung memiliki video, yang melindungi saya," kata Michel Zecler, produser musik kulit hitam yang dipukuli oleh setidaknya empat petugas polisi.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini, Selasa 1 Desember 2020, Terbongkar! Siapa dan Niat Ferry
Video yang pertama kali dipublikasikan Kamis oleh situs web Prancis Loopsider telah dilihat oleh lebih dari 14 juta pemirsa, mengakibatkan kemarahan yang meluas.
Dua petugas masih ditahan tetapi dua lainnya telah dibebaskan dengan jaminan saat penyelidikan berlanjut.
Abdoulaye Kanté, seorang petugas polisi kulit hitam dengan pengalaman 20 tahun di Paris dan sekitarnya, adalah pendukung undang-undang yang diusulkan yang juga mengutuk keras kebrutalan polisi.
Baca Juga: Gunung Semeru semburkan Lava Pijar, BPBD Lumajang Minta Masyarakat Jaga Jarak Aktivitas
“Yang tidak dipahami orang adalah ada orang yang menggunakan video untuk memasang wajah rekan kerja kita di media sosial agar teridentifikasi, sehingga terancam atau menghasut kebenciaan,” ujarnya.
Undang-undang tidak melarang jurnalis atau warga untuk merekam aksi polisi ... Undang-undang melarang gambar-gambar ini digunakan untuk menyakiti, secara fisik atau psikologis," katanya, menambahkan: "Kehidupan petugas itu penting."
“Sebagian kecil dari populasi memicu kemarahan dan kebencian” terhadap polisi, kata Jean-Michel Fauvergue, mantan kepala pasukan polisi elit dan anggota parlemen LREM yang ikut menulis RUU tersebut, dalam komentar di Majelis Nasional (majelis rendah).
Baca Juga: Kian Hangat! Calon Pengganti Kapolri Idham Aziz dari Geng Solo? Yuk, Cek Profil Mereka
“Kami perlu menemukan solusi."
Kritikus mencatat pengerasan taktik polisi selama protes atau saat menangkap individu. Ratusan pengaduan telah diajukan terhadap petugas selama gerakan kelompok ‘Rompi Kuning‘ untuk keadilan ekonomi yang meletus pada 2018 dan menyaksikan bentrokan kekerasan di akhir pekan.
Menteri Dalam Negeri Darmanin membantah bahwa, dari 3 juta operasi polisi per tahun di Prancis, sekitar 9.500 berakhir di situs web pemerintah yang mengecam pelanggaran - hanya 0,3 persen.
Baca Juga: Menurut Mbah Sunan, Ini 10 Weton yang Hidupnya Enak dan Tajir
"Melindungi polisi dan menjaga kebebasan pers tidak ada dalam persaingan," katanya kepada para deputi dalam sambutannya di parlemen, Senin. 30 November 2020. ***(Emis Suhendi/Mantra Sukabumi)
