Network
Mengutip dari Antara, berdasarkan penelusuran disinyalir pesan itu terbukti hoaks atau tidak benar dan parahnya bantuan hoaks tersebut telah diulang sejak dari awal pandemi Covid-19.
Hal ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha. I Gede menegaskan pihaknya tidak pernah memiliki program tersebut.
Baca Juga: Film 'Mission: Impossible 7' dan 'A Quiet Place 2' akan Tayang di Paramount+
Baca Juga: Kloning Sukses, Ilmuwan AS Selamatkan Spesies yang Terancam Punah
Hal ini tentu dapat membawa dampak buruk mengingat di saat masyarakat mulai ramai mendaftar untuk mendapatkan bantuan pemerintah dan dikhawatirkan NIK pendaftar disalahgunakan.
Karena informasi yang tidak jelas, nilai bantuan yang disebar pada pesan palsu itu pun beragam, seperti Rp1 juta ataupun Rp600 ribu.
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 1 April 2020, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh pun menanggapi santai klaim hoaks tersebut.***
