Network
ZONABANTEN.com – Korupsi masih menjadi salah satu persoalan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Sejumlah pejabat di Tanah Air pun terjerat kasus korupsi meskipun seharusnya mereka mampu memberikan contoh yang baik.
Atas dasar itulah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggencarkan penyuluhan tentang bahaya antikorupsi dengan menyasar berbagai kalangan, termasuk organisasi pendidikan non formal seperti Praja Muda Karana (Pramuka).
Berkolaborasi dengan Forum Penyuluh Antikorupsi (Forpak) Provinsi Banten dan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Provinsi Banten, Pemprov Banten menyosialisasikan sikap antikorupsi pada Sabtu, 25 Mei 2024.
Menurut Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, pihaknya berupaya mengimplementasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.
Baca Juga: Tanamkan Budaya Antikorupsi, Pemprov Banten Gelar Kuliah Umum di Unpam Kota Serang
Sosialisasi bertajuk ‘Membangun Budaya Antikorupsi untuk Mewujudkan Pramuka Berintegritas’ itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para anggota Pramuka Provinsi Banten untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas.
“Kita memiliki peran guna bersinergi antara forum dan Pemprov Banten untuk mengawal implementasi budaya antikorupsi sedini mungkin, termasuk kepada lembaga Kwarda Banten,” kata Fitri, dilansir dari situs resmi Pemprov Banten pada Minggu, 26 Mei 2024.
Dia menambahkan, budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Mengingat anggota Pramuka juga terdiri dari anak-anak, sosialisasi tersebut penting dilakukan agar mereka mengetahui bahaya korupsi, apa saja bentuknya, dan bagaimana cara menghindarinya.
“Inti materi yang kami sampaikan ini lebih kepada mengajak, bahwa budaya antikorupsi harus ada pada diri masing-masing kita untuk lebih baik dan berintegritas,” tuturnya.
Baca Juga: Pj. Gubernur Banten Ingin Antikorupsi Jadi Mata Pelajaran di Sekolah dan Diajarkan sejak Dini
