Network
ZONABANTEN.com – Beberapa waktu lalu, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa dirinya ingin menerapkan pemakaian mobil listrik di kalangan ASN Pemprov Banten untuk mengurangi polusi udara.
Namun, menurut Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, hanya Pj. Gubernur Banten dan Sekda Banten yang akan mendapatkan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Hal ini disampaikannya pada Kamis, 24 Agustus 2023 di KP3B, Curug, Kota Serang.
“Kita hanya dua saja pengadaan kendaraan listrik. Pak Gubernur saja dengan Bu Sekda,” kata Rina.
Ia menyampaikan bahwa anggaran yang disiapkan untuk membeli mobil listrik tersebut sekitar Rp800 juta per unit. Dirinya memastikan bahwa akan ada perubahan dalam APBD Provinsi Banten tahun 2023 untuk pembelian mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
“Kita lihat saja di E-Katalognya nanti,” ujar Rina mengenai pembelian mobil listrik yang rencananya dilakukan melalui E-Katalog.
Baca Juga: Al Muktabar Ingin Terapkan Pemakaian Mobil Listrik, DPRD Banten: Itu Tidak Perlu
“Kita akan bahas bersama di perubahan APBD dengan banggar sore ini,” sambungnya.
Rina menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada rencana pembelian mobil listrik untuk semua kepala OPD di Provinsi Banten, hanya Pj. Gubernur Banten dan Sekda Banten yang akan mendapatkan kendaraan tersebut.
Saat ini, tempat pengisian daya mobil listrik sudah tersedia di KP3B. Menurut Al Muktabar, pendirian tempat tersebut adalah bentuk keseriusan Pemprov Banten dalam mendukung penggunaan energi listrik dan beralih dari bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara.
“Kesadaran bersama untuk menggunakan transportasi publik. Lalu bila infrastruktur kelistrikan sudah memadai maka bergeser ke energi listrik,” katanya.
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Pj. Gubernur dan Sekda Banten Bakal Difasilitasi Mobil Listrik.
Baca Juga: Polda Banten Tetapkan Ibu dan Mantan Suami Norma Risma sebagai Tersangka Kasus Perzinahan
Namun, gagasan Al Muktabar tersebut ditolak beberapa anggota DPRD Provinsi Banten, salah satunya Teuku Muhammad Zacky. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat dan anggaran yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat setempat.
“Saya merasa bahwa langkah ini kurang bijak, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Banten yang masih perlu banyak perhatian dari pemprov,” ucapnya.*** (KabarBanten.com/Irfan Muntaha)
