Network
ZONABANTEN.com – Dukungan terhadap honorer Pemprov Banten yang beraksi di Jakarta kini datang dari Asep Abdullah Busro yang merupakan seorang advokat senior.
Asep menyatakan bahwa dirinya siap membantu para honorer Pemprov Banten jika mereka diberikan sanksi atau hukuman karena beraksi di Jakarta pada Senin, 7 Agustus 2023.
“Dalam kapaistas sebagai lawyer, saya siap memberikan bantuan hukum buat mereka,” katanya.
Asep mendukung aksi honorer Pemprov Banten karena langkah ini dilakukan demi memperjuangkan nasib dan status mereka. Jika Pemprov Banten menjatuhkan sanksi, ia siap membela honorer.
“Upaya dari teman-teman honorer dalam memperjuangkan hak dan statusnya itu wajar. Sebab pengabdiannya selama ini yang sudah berjalan bertahun-tahun,” ujarnya.
Baca Juga: Kinerja Honorer Pemprov Banten akan Dievaluasi, Jazuli: Jangan Cuma yang Demo ke Jakarta
Menurut Asep, Pemprov Banten seharusnya mendukung honorer yang menyampaikan aspirasinya ke Jakarta.
Jika Pemprov Banten ingin melakukan evaluasi, evaluasi ini seharusnya tidak hanya berlaku bagi honorer yang bergerak menyampaikan keluhan mereka kepada Pemerintah Pusat.
“Ketika mereka melakukan demo, seharusnya jangan sampai dievaluasi,” tuturnya.
“Jika dilakukan itu (pemberian sanksi), saya siap memberikan bantuan hukum. Salam honorer!” kata Asep yang mendukung honorer se-Indonesia.
Ia pun berharap pemerintah mampu menampung aspirasi mereka dan segera menghadirkan solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Berharap Pemerintah Pusat maupun Pemprov Banten bisa mengakomodasi aspirasi mereka dan mencarikan solusi,” ujarnya.
Baca Juga: Tolak Penghapusan Honorer, Wakil Ketua DPRD Kota Serang: Honorer Masih Dibutuhkan
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Buntut Aksi Demo di Jakarta, Advokat Siap Beri Bantuan Hukum Honorer Pemprov Banten jika Diberikan Sanksi.
Sebelumnya, Taufik Hidayat, Ketua Umum Forum Honorer Provinsi Banten, mengatakan bahwa sejumlah OPD menekan dan mengancam honorer di Banten agar tidak menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta.
“Memang ada tekanan di beberapa OPD yang melarang bahkan mengancam. Mungkin merujuk pada statement Pak Pj. Gubernur Banten kemarin. Tapi yang jelas kami akan tetap berangkat karena ini menyangkut nasib kami,” ujar Taufik.
“Kalau mereka para pejabat sudah enak, dapat gaji, tunjangan, dan lain-lain. Sedangkan nasib kami ini sudah berada di ujung tanduk dan mau memperjuangkan hak tapi kok masih dilarang,” tuturnya.
“Kami kurang totalitas dan dedikasi apa terhadap pemprov? Selama ini kami bekerja untuk kepentingan para pejabat dan sekarang kami ingin memperjuangkan nasib malah dilarang,” sambungnya.*** (KabarBanten.com/Irfan Muntaha, Rizki Putri)
