SKAB: Tahapan Pilkada Ditengah Pandemi Covid, Untungkan Incumbent

- 3 Juli 2020, 17:50 WIB
Dodi Prasetya Azhari. Foto/Dok. Pribadi /

ZONABANTEN.com - Pilkada serentak Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang dijadwalkan Desember 2020 mendatang, masih menjadi sorotan berbagai pihak. Tahapan-tahapan yang akan dilaksakan ditengah pandemi Covid-19, tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) Dodi Prasetya Azhari mengatakan bahwa, perlu pengawasan lebih ketat dari lembaga pemilu, terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Tangsel.

"Pilkada kali ini sangat dibutuhkan peran masyarakat sipil, agar Pilkada tidak dibajak kepentingan oligarki (incumbent). Penguasa dan oligarki, justru cenderung diuntungkan dengan kondisi Pilkada ditengah pandemi seperti saat ini. Faktanya publik sedang dalam masa memerlukan kepedulian, tentu oligarki lebih banyak akses untuk memupuk simpati pemilih," kata Dodi Prasetya kepada wartawan, Jumat 03 Juli 2020.

Baca Juga: Ramaikan Bursa Pilkada Tangsel, Keponakan Prabowo: Untuk Perubahan, Layak Diberi Kesempatan

Selain luasnya akses guna mendapatkan simpati masyarakat, Dodi menambahkan Incumbent mendapatkan point tambahan dengan tidak adanya pendataan masyarakat pemilih, ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar, seperti yang diterapkan di Tangsel.

"Di masa PSBB dengan pembatasan-pembatasan physical distancing atau social distancing, hal tersebut tentu harus diantisipasi oleh penyelenggara pilkada, terlebih dalam mengumpulkan data pemilih. Bila penyelenggara hanya mengandalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan tidak ada perbaikan, sebenarnya dapat disebut sebagai bagian dari malpraktik penyelenggaraan Pemilu," tambahnya.

Baca Juga: Dipanggil Bawaslu Soal Dugaan Netralitas ASN, Kepala Kemenag Tangsel Bungkam

Dodi menegaskan, perlu adanya pengawasan yang ketat bagi calon yang mempunyai akses langsung terhadap kekuasaan bisa saja berubah menjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

“Untuk itu, bebannya justru ada pada pengawas Pemilu yang harus ekstra keras memilah mana pelanggaran dan mana bukan. Karena dalam kondisi darurat, bisa saja ada diskresi yang memungkinkan oligarki atau penguasa saat ini bisa membantu pasangan calon untuk melakukan kampanye dalam bentuk penanganan wabah,” tuturnya.

"Bawaslu harus tetap aktif bekerja, terutama pengawasan terhadap oligarki dan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Karena bagaimanapun, kekuasaan itu miliki batas-batas yang harus dijaga,” papar Dodi.

Halaman:

Editor: Ari Kristianto


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X