Network
ZONABANTEN.com - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menegaskan, saat ini tidak ada istilah penghapusan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Pihaknya menyebut, tenaga honorer akan dikontrak sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap bidang, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Bukan dihapuskan sebenarnya, jadi memang Wali Kota tidak boleh mengangkat tenaga honorer, dan aturan itu sudah lama. Nah sistemnya tenaga honorer itu, dikontrak manakala di SKPD itu ada kegiatan," kata Benyamin Davnie saat ditemui wartawan, Senin 21 Februari 2022.
Misalnya, salah seorang Kepala Bidang, ada kegiatan yang rutin, ada anggarannya, ada rincian segala rupa, memerlukan tenaga kontraknya diangkat oleh beliau (Kepala Bidang), seperti itu," tambahnya.
Wali Kota, kata Bang Ben sapaan akrabnya, tidak diperkenankan mengangkat tenaga honorer menjadi tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, merupakan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Molor Dua Tahun, PSI Tangsel Ingatkan Tujuan Revitalisasi Pasar Ciputat
"Memang Wali Kota tidak boleh (mengangkat honorer menjadi P3K atau ASN). Saya berharap bahwa nanti, tenaga-tenaga kontrak yang sudah ada, atau yang existing di Tangsel saat ini, minimal bisa masuk kepada kelompok P3K. Saya dorong mereka (tenaga honorer) kalau ada test, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), silahkan ikut. Begitu kan?" tegas Bang Ben.
Bang Ben memastikan, tenaga honorer di Lingkungan Pemkot Tangsel berkisar 8000 lebih. Sementara PNS yang tersebar di wilayahnya ada sekitar 6000 pegawai. Hal itu (honorer 8000 dan PNS 6000), imbuhnya, sudah termasuk tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.
"8.000 lebih honorernya aja, kalau PNSnya aja di kita 5000-6000. Termasuk guru yah dan tenaga kesehatan. Tetap yah, yang honorer kita berentikan itu tidak ada. Kalau dijadikan P3K, itu wewenang Pemerintah Pusat," ujar Bang Ben.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI Ferdiansyah menyebut, wacana penghapusan tenaga honorer di daerah, tentunya akan menjadi beban tersendiri, terlebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk beban belanja pegawai, yang tentunya akan lebih besar.
