Network
ZONA BANTEN - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan daerah yang akan menggelar pemungutan suara, dimungkinkan dapat mengusulkan penundaan jika pandemi Covid-19 masih berlanjut.
"Kepala daerah mungkin saja bisa mengusulkan penundaan, tetapi sifatnya sebagai usulan saja, tentu saja KPU yang akan mempertimbangkan layak tidaknya usulan itu untuk diterima atau tidak," kata Lucius kepada wartawan, Kamis (7/5/2020).
Namun, tambah Lucius, kewenangan penundaan tetap berada pada penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada), dengan melihat pertimbangan-pertimbangan.
Baca Juga: ODP Covid-19 Di Tangsel Terus Bertambah, Alamat Penundaan Pilkada?
"Karena pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak, maka tentu saja tak bisa masing-masing kepala daerah mengusulkan waktu sendiri-sendiri karena yang jadi pertimbangan penundaan adalah situasi nasional yang mempengaruhi hampir semua daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak," tuturnya.
"Kewenangan menentukan penundaan Pilkada menurut Perppu Nomor 2 tahun 2020 ada pada KPU dengan terlebih dahulu meminta kesepakatan dengan DPR dan Pemerintah (Pasal 122A). Dengan demikian jelas bahwa penundaan Pilkada itu merupakan ranah tanggung jawab penyelenggara pemilu atau KPU, bukan kepala daerah," tambahnya.
Seperti diketahui, wabah Covid-19 menjadi alasan penyelenggara menunda pelaksaan Pilkada yang seharusnya digelar pada September 2020 mendatang.
Baca Juga: Youtuber Korea Medok Jawa Unggah Kisah Sedih ABK Indonesia Di Kapal Tiongkok
Dalam informasi yang diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2020, jika masa pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir pada Juli mendatang.
Dihubungi terpisah, Calon Walikota Tangsel yang diusung Partai Golkar Benyamin Davnie menginginkan agar Pilkada dapat digelar pada Desember 2020.
