Network
ZONA BANTEN - Beberapa hari menjelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan apresiasi serta ucapan terima kasihnya kepada seluruh satuan gugus tugas Covid-19, yang berada di garis depan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Apresiasi juga ia sampaikan kepada masyarakat yang secara bersama-sama mengawal pencegahan penyebaran serta percepatan penanganan wabah Covid-19.
Hal ini disampaikan Wahidin Halim dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pemprov Banten Tahun 2021 yang dilakukan secara online,di Rumah Dinas Gubernur, Cipare,Kota Serang,pada hari ini Selasa (14/04/2020).
Baca Juga: Siap-Siap, Sosialisasi PSBB Tangerang Raya Akan Dimulai Rabu (15/4)
Dikutip dari kanal resmi Setda Banten @peliputanprovinsibanten, Wahidin Halim juga menyampaikan agar aparat pemerintah tetap melakukan tugas-tugas pemerintahan. “Karena pemerintahan tak boleh berhenti, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh berhenti, kita harus optimis dan berusaha berjuang membangun masyarakat banten khususnya dan Indonesia pada umumnya," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Wahidin Halim menggugah solidaritas semua warga dan para pejabat untuk fokus melawan Virus Corona. “Harus ada solidaritas, tanggung jawab sosial, merasa terpanggil untuk bersama-sama kita fokus melawan virus corona yang menjadi lawan terberat yang kita hadapi sekarang,” ujarnya.
Baca Juga: Cegah Penyebaran COVID-19, Rian D'Masiv Himbau Untuk Tidak Mudik
Musrenbang ini juga diikuti oleh Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Al Muktabar, seluruh Kepala OPD yang ada dilingkungan Pemprov Banten, Forkompida Banten, Perwakilan Kabupaten/Kota dan tamu undangan.
Adapun Prioritas pembangunan tahun 2021 Pemprov Banten meliputi :
1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill.
2.Penguatan daya saing perekonomian.
3.Penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi.
