Network
ZONA BANTEN - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Khairati menyebut, guna menuju Kota Layak Anak (KLA) perlu keterlibatan seluruh pihak.
"Perlu keterlibatan semua pihak. Seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder, untuk bersama-sama mengedukasi bagaimana agar predikat layak anak tersebut, dapat dimaksimalkan di Kota Tangsel," kata Khairati kepada wartawan, Kamis 1 April 2021.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada DPMP3AKB Irma Safitri bahwa, masyarakat perlu diedukasi dalam penerapan sikap dan pembelajaran, agar anak mendapatkan haknya. Sehingga, Tangsel menjadi kota layak anak dapat terwujud.
Baca Juga: Benarkah Suntikan Vaksin COVID-19 Pada Ibu Menyusui Berbahaya? Cek Faktanya!
"Perlu dorongan dari media massa. Bagaimana masyarakat teredukasi dalam pemenuhan hak anak. Sedikitnya lima indikator yang dapat menjadi acuan sebuah kota disebut kota layak anak. Empat indikator pemenuhan hak anak, satu indikator perlindungan khusus kepada anak," kata Irma Safitri.
Irma mengungkapkan, empat indikator pemenuhan hak yang dimaksud antara lain, tapak skill kebebasan, keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang kreatifitas.
Sementara, imbuhnya, perlindungan khusus difokuskan kepada anak anak yang telah menjadi korban kekerasan dan anak disabilitas.
Baca Juga: Kapolri : Penyerang Mabes Polri Terindikasi Terpapar Ideologi Radikal ISIS
"Indikator yang menjadi acuan kota layak anak, terbagi menjadi lima klaster. Klaster klaster tersebut, menjadi utama dalam penilaian menuju kota layak anak. Sehingga, jika kita gagal di klaster klaster tersebut, maka akan banyak anak yang menjadi korban kekerasan," ungkap Irma.
"Maka, kami meminta kepada seluruh pihak, agar dapat melaksanakan klaster klaster tersebut. Bagaimana keluarga memiliki pola asuh yang baik, agar dapat menekan kekerasan kepada anak," tegas Irma.
