Network
ZONABANTEN.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut, guna menghindari kerumunan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), PT. Pos Indonesia sebaiknya datang langsung ke rumah warga.
"Ya, di Tangerang Selatan (Tangsel) itu sama dengan di Bandung mas. Harusnya PT. Pos itu door to door saja. Jadi bikin tiga petugas, satu orang buat validasi data penerima, satu buat bikin penanda rumah penerima, satu lagi yang ngasih uang," sebut Trubus Rahardiansyah saat dikonfirmasi Zonabanten (Pikiran Rakyat Media Network), Senin 11 Januari 2021.
Trubus, sapaan akrabnya menyatakan, tidak ada regulasi registrasi ulang di tiap tiap kelurahan.
Baca Juga: Arie Untung Berbagi Kenangan Tentang Capt Afwan, Kakak Kelas yang Belum Sempat Bertemu
"Kalau yang saya tahu, dari Pusat tidak ada regulasi untuk daftar ulang. Itu kan dari PT. Pos. Jadi ya, itu regulasi dari siapa? Soalnya ngga regulasi seperti itu," kata Trubus.
Melihat animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, imbuh Trubus, pemangku kebijakan perlu membuat tata cara pembagian yang jelas. Hal itu (tata cara yang jelas), agar tidak menimbulkan klaster baru di masyarakat.
Baca Juga: Cek Fakta: Foto Bayi Selamat dari Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Beredar di Media Sosial
"Ya, harus buat kebijakan yang jelas. Soalnya begini, seperti yang saya pantau di lapangan, kadang kadang masyarakat yang sudah dapat jadwalnya besok, malah datang hari ini. Nah seperti itulah animo masyarakat kalo sudah soal bantuan pemerintah," imbuhnya.
Senada, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangsel, Drajat Sumarsono, menyayangkan proses pendistribusian BST yang justru membuat kerumunan massa.
"Kerumunan massa yang terjadi adalah bentuk buruknya manajemen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam melakukan pendistribusian BST," tutur Drajat Sumarsono.
