ZONABANTEN.com - Wakil Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Kebijakan Publik DPD PSI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Johnny Amanupunnjo, mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) menggandeng pihak swasta, dalam kebutuhan transportasi bagi masyarakat.
Tingginya mobilitas di Satelit Ibu Kota itu, ujar Johan, belum dibarengi dengan sarana transportasi yang memadai dan terkoneksi.
"Sebagai kota satelit, para pekerja atau karyawan yang tinggal di Kota Tangsel dan bekerja ke DKI Jakarta, bergerak mengikuti jam kerja kantor, sehingga kemacetan dijalan pada jam-jam tersebut," kata Johnny kepada wartawan, Jumat 24 Juni 2022.
Salah satu cara mengurai kemacetan tersebut adalah, dengan menggunakan kendaraan umum," lanjutnya.
Baca Juga: PPDB SMP Negeri Kota Tangerang: Simak Jadwal Pelaksanaan Lengkap DISINI
Johnny mengungkapkan, Kota Tangsel yang dianugerahi beberapa pengembang besar, tentunya Pemkot Tangsel dapat membuat regulasi dalam memberdayakan alat transportasi yang dimiliki oleh pengembang-pengembang tersebut.
"Saat ini, salah satu developer besar di kawasan Serpong, memiliki minibus yang bisa digunakan secara gratis. Pemkot Tangsel bisa bekerja sama dengan para developer itu," ungkap Johnny.
Tentunya untuk kebutuhan transportasi dengan tujuan ke stasiun-stasiun kereta, halte bus yang melayani trayek ke DKI Jakarta, halte dengan bus dengan trayek menuju Bandara Udara Soekarno-Hatta," tambahnya.
Dengan tajuk Cerdas, Modern dan Religius (Cmore), sambung Johnny, Pemkot Tangsel harus membuat kebijakan yang tidak biasa. Regulasi bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal transportasi, imbuhnya, tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pekerja.
"Kebijakan yang tidak biasa-biasa tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Terlebih para pekerja. Regulasi itu, saya yakin dapat mengurai kemacetan dan membiasakan masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi," tegas Johnny.