ZONABANTEN.com - Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustofa menyebut bahwa seluruh pihak harus fair dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
Hal itu diungkap, saat menjawab jeritan pengusaha lokal yang dianggap hanya menjadi 'anak tiri' di kota bertajuk Cerdas, Modern dan Religius tersebut.
"Semua dilakukan harus secara fair. Baik lelang atau apapun, dilakukan secara fair dengan kriteria dan kualifikasi yang tepat. Sehingga apapun itu harus tepat sasaran dan tepat (pengusaha) yang melakukan (pekerjaan proyek milik pemerintah)," tegas Mustofa saat diwawancarai wartawan, ditulis Kamis 26 Agustus 2021.
Baca Juga: P2TP2A Tangsel Pastikan Kasus Kekerasan di Pondok Kacang Timur Hingga ke Meja Hijau
Mustofa mengingatkan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menggelar tahapan-tahapan lelang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan regulasi dan aturan. Seluruh pihak, imbuh Mustofa, harus patuh terhadap aturan perundang-undangan tentang lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
"Ya semuanya harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Regulasi-regulasi harus dipatuhi, dan semua tahapan-tahapan dan apapun berkaitan tentang pemerintahan harus sesuai dengan regulasi yang ada," kata Mustofa.
Sebelumnya diberitakan, Salah seorang pengusaha Tangerang Selatan (Tangsel) Aidil Adha menyatakan sulitnya mendapatkan pekerjaan di kota bertajuk Cerdas, Modern dan Religius tersebut. Bahkan, dirinya menyebut, praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih kental terjadi, yang membuat pengusaha di Tangsel kesulitan mencari 'makan'.
Baca Juga: Soal Kekerasan Anak di Pondok Kacang Tangsel, Ayah Korban Ungkap Fakta Internal Keluarga
"Kawan-kawan pengusaha yang biasanya setiap tahun dapat satu atau dua pekerjaan, sekarang ini boleh dikatakan tidak dapat sama sekali," kata Aidil Adha saat dikonfirmasi Zonabanten (Pikiran Rakyat Media Network), Rabu 25 Agustus 2021.
Saya kira memang banyak indikasi (permainan) yang mungkin akan kita kumpulkan juga untuk sebagai bahan untuk kita dorong ke Aparat Penegak Hukum (APH), untuk kita proses. Memang terjadi (indikasi permainan). Malah dulu DPRD dapat jatah, misalnya mereka dapat paket Rp.5 milyar, yang jelas-jelas itu KKN harus diberantas," tegasnya.
Aidil mencontohkan salah satu adanya indikasi permainan dalam beberapa lelang paket pekerjaan di Kota Tangsel, yakni menangnya perusahaan yang diduga beralamat fiktif beberapa waktu lalu.
"Jadi yang kita lihat ini, kawan-kawan tidak kedapatan pekerjaan dan kita sangat kaget. Setiap yang menang itu, yang berada di luar Tangsel. Sangat disayangkan. Ya kalau ada pengusaha luar yang menang, harusnya dia mempunyai perwakilan kantor cabang, alamatnya jelas. Nah ini alamatnya palsu, jadi kami memiliki keyakinan adanya permainan didalam," ungkap Aidil.
***