ZONABANTEN.com - Salah seorang pengusaha Tangerang Selatan (Tangsel) Aidil Adha menyatakan sulitnya mendapatkan paket-paket proyek di kota bertajuk Cerdas, Modern dan Religius tersebut. Bahkan, sejak menggunakan sistem online, dirinya mengaku sulit bersaing.
"Kawan-kawan pengusaha yang biasanya setiap tahun dapat satu atau dua pekerjaan, sekarang ini boleh dikatakan tidak dapat sama sekali," kata Aidil Adha saat dikonfirmasi Zonabanten (Pikiran Rakyat Media Network), Rabu 25 Agustus 2021.
"Saya kira memang banyak indikasi yang mungkin akan kita kumpulkan juga untuk sebagai bahan untuk kita dorong ke Aparat Penegak Hukum (APH), untuk kita proses. Memang terjadi. Malah dulu DPRD dapat jatah, misalnya mereka dapat paket Rp.5 milyar, yang jelas-jelas itu KKN harus diberantas," tegasnya.
Baca Juga: PPKM Level Tiga Tangsel, Benyamin Davnie: Resepsi, Keramaian Harus Izin Satgas dan Kepolisian
Aidil menyayangkan, para pemenang tender tersebut kebanyakan berasal dari luar Tangsel yang tidak memiliki kantor perwakilan.
"Jadi yang kita lihat ini, kawan-kawan tidak kedapatan pekerjaan dan kita sangat kaget. Setiap yang menang itu, yang berada di luar Tangsel. Sangat disayangkan. Ya kalau ada pengusaha luar yang menang, harusnya dia mempunyai perwakilan kantor cabang, alamatnya jelas. Nah ini alamatnya palsu, jadi kami memiliki keyakinan adanya permainan didalam," ungkap Aidil.
Aidil berharap adanya keterbukaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel soal lelang pengadaan barang dan jasa. Agar, imbuh Aidil, dalam kekalahan lelang yang dialami oleh pengusaha di Tangsel ini, bisa lebih diperbaiki.
"Saya kira memang harus begitu. Di zaman keterbukaan begini, boleh dikatakan harus diberantas tuntas. Kami terus terang saja, kami pengusaha di Tangsel ini berharap yah, mungkin kita kurang di kualifikasinya, buat kami ga ada masalah ," tandas Aidil.
Baca Juga: Ada Puluhan Ribu KK Penerima Bansos Kemensos di DTKS Tangsel, Mensos Risma Ingatkan Ini
Diberitakan sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik yang juga Dosen Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut, soal 'pemain' lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah didominasi Partai Politik (Parpol), oknum pejabat, hingga oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD tiap-tiap daerah.
"Biasanya yang paling banyak itu dari Parpol ada, oknum-oknum pejabat juga ada, karena kan pihak pemerintah kan. Oknum-oknum pejabat yang bermain. Kadang udah disetel, nanti pemenangnya siapa," kata Trubus Rahardiansyah kepada wartawan, ditulis Selasa 24 Agustus 2021.
Jadi nanti perusahaannya punya anaknya,saudaranya atau punya relasinya dia, nanti keuntungannya dibagi mas. Oknum anggota Di Banggar. Kalaupun dia di Banggar, dia juga gandeng yang laen, karena dia kan sifatnya jaringan. Memang itu bagian dari setor partai ya," tambah Trubus.
***