ZONABANTEN.com - Meski tinggal tak jauh dari Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Abah Hasan (80) dan Ibu Nurhayati (48) belum tersentuh program Walikota Tangsel, bahkan di miladnya yang ke-12.
Abah Hasan yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung, di salah satu perumahan samping Kantor Walikota Tangsel tersebut, mengharapkan adanya sentuhan pemerintah, dalam hal kemudahan berusaha, dan tempat tinggal yang layak.
"Saya aslinya dari Ciledug, Kota Tangerang. Di Tangsel udah 20 tahunan. Sekarang, saya membuat bedengan diatas tanah orang, karena ngga sanggup membayar biaya kontrakan, karena saya hanya memungut barang bekas," kata Abah Hasan kepada Zonabanten (Pikiran Rakyat Media Network), Selasa 24 November 2020.
Baca Juga: Total Rincian Kekayaan yang Dimiliki Menteri Edhy Prabowo yang Ditangkap dan Diperiksa di Gedung KPK
Hal senada dikatakan Nurhayati, kuli cuci yang juga tinggal tak jauh dari Gedung Puspem. Mirisnya, Nurhayati yang pernah mengajukan bantuan permodalan untuk berdagang camilan keliling, ditolak oleh Pemkot Tangsel.
"Sudah pernah mengajukan ke Dinas Koperasi, (namun) karena usaha saya menggunakan gerobak keliling, makanya tidak dapat," kata Nurhayati.
"Harapannya kepada Pemerintah lihatlah kami yang dibawah, seperti saya ini. Jangan yang mendapatkan (bantuan) adalah orang yang sudah punya," lanjutnya.
Sekedar informasi, 26 November 2020 mendatang, merupakan hari jadi Kota Tangsel. Kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Provinsi Banten itu, nampaknya belum dapat memberikan pelayanan maksimal kepada warganya, seperti yang dirasakan Abah Hasan dan Nurhayati.
Baca Juga: 11 Cara Menjadi Pasangan yang Baik
Menanggapi hal itu, Pengamat Sosial yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel harus memiliki skema yang berpihak terhadap orang miskin.
Fadli menuturkan, seharusnya dalam radius 5 Km dari Kantor Pemerintahan, warga miskin sudah tidak ada.
Fadli pun mendorong agar Pemkot Tangsel untuk memberikan akses kepada masyarakat, minimal dengan memberikan pelatihan dan akses permodalan agar mereka menjadi seorang wirausaha.
Baca Juga: Dampak Jangka Panjang dari Insomnia, Bisa Picu Stroke Hingga Gangguan Kesehatan Mental
"Jadi beban ini maksud saya tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemda, oleh karena itu Pemda memikiki tugas untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada bagi para enterpreuner muda untuk membuka lapangan kerja, seperti akses permodalan dengan izin yang dilonggarkan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan berwirausaha,"
"Terkadang (memang) Pemerintah Daerah hampir dimanapun, dia kurang care terhadap lingkungan yang ada disekitarnya, seharusnya dalam radius 5 sampai 20 Km dari Kantor Walikota itu kemiskinan hilang," tandasnya.