Network
ZONABANTEN.com - Bantuan Pemerintah mulai deras mengalir jelang Pilkada Serentak 2020, Desember mendatang. Ada kekhawatiran masyarakat, upaya penyelamatan ditengah Pandemi tersebut, disalahgunakan untuk kepentingan oligarki guna meraup suara.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menuturkan, ada dilema yang dirasakan oleh masyarakat, terlebih di Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.
"Iya ini ada dilema. Soal pengucuran dana dana bansos kan. Yah, satu sisi masyarakat membutuhkan karena pandemi. Pandemi masyarakat butuh itu (bantuan pemerintah) gitu. Tapi, disaat yang sama juga, ini kekhawatirannya disalahgunakan untuk Pilkada, untuk kepentingan tertentu," tutur Ujang Komarudin, saat dihubungi Zonabanten.com (Pikiran Rakyat Media Network), Jumat 23 Oktober 2020.
Baca Juga: Ini 4 Rekomendasi Layanan Kirim Paket Untuk Bisnis Online, Pakai ShopeePay Ada Promo Menarik
Ujang sapaan akrabnya menambahkan, masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah.
"Oleh karna itu kita harus kawal. Jadi, Bawaslu dan rakyat Indonesia seluruhnya yang sedang Pilkada, harus mengawasi dan mengawal bersama. Jangan sampe digunakan sebagai alat kepentingan politik, alat kepentingan penguasa, atau orang yang menuju kekuasaan untuk menguntungkan calon tertentu dalam Pilkada," tambahnya.
Ujang berpendapat, beberapa kerabat Jajaran Pemerintah saat ini tengah 'bertarung' dalam kontestasi Pilkada. Sebagai contoh, imbuhnya, Gibran Raka Bumingraka, Muhammad Bobby Afif Nasution, Siti Nur Azizah, Rahayu Saraswati tengah mencari simpati masyarakat.
Baca Juga: Penerima Kartu Prakerja Wajib Tahu! Ini Cara Melakukan Pembelian Pelatihan Pertama
"Masyarakat harus memilah mana yang menjadi hak, tetapi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jika yang bertarung itu mengklaim bahwa bantuan itu adalah program ayah saya, jika sampai mereka berstatemen seperti itu, berarti mereka sedang membangun keuntungan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, media perlu juga mengawal, setiap agenda para calon kepala daerah," tandasnya.
