Network
Iqbal Said pun meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mencabut PP tentang BPJS Kesehatan. Menurutnya, Partai Buruh memberikan waktu selama seminggu bagi Pemerintah Indonesia untuk mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024.
Iqbal Said mengatakan, terdapat beberapa alasan mengapa PP tersebut harus dicabut, salah satunya adalah, PP ini tidak memberikan kepastian kepada para peserta Tapera untuk mendapatkan rumah.
Iqbal Said pun menyampaikan, dengan rata-rata upah di Indonesia yang hanya 3 juta rupiah, setiap bulannya setiap pekerja atau buruh harus mengeluarkan 105 ribu rupiah untuk Tapera. Dia menilai program ini mustahil untuk dicapai karena setelah 10-12 tahun ke depan baru terkumpul 12 juta rupiah per orang.
Baca Juga: Apa Itu Tapera? Simak Pengertian, Manfaat, dan Tujuan Program yang Akan Dicanangkan Pemerintah Ini
"Pertanyaannya adalah lalu iuran muka rumah ini dikumpulkan untuk apa? Karena apabila hanya sebatas DP dan uang muka saja tidak cukup. Pemerintah harus menjelaskan apa tujuan dikumpulkan iuran Tapera ini, bukan dengan sombongnya mengatakan tidak akan dibatalkan," ucapnya.
Alasan selanjutnya adalah, PP tersebut dinilai sangat membebani buruh. Menurutnya, gaji atau upah buruh di Indonesia sudah dipotong sebanyak 12 persen dan pengusaha 18 persen. Dengan Peraturan ini, ujar dia, bisa-bisa buruh hanya membawa pulang slip gajinya.
"Bisa-bisa buruh pulang-pulang hanya membawa slip gaji termasuk kawan-kawan media, ini memberatkan," tuturnya.
Alasan terakhir, kata Iqbal, apakah ada jaminan Tapera aman dari korupsi, sebab Taspen dan Asabri nyatanya dikorupsi besar-besaran. Iqbal pun menyatakan bahwa Partai Buruh akan sesegera mungkin mengajukan Judicial Review ke MK paling lambat pekan depan.***
