Network
ZONABANTEN.com - Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membangun 40 Kementerian pada periode 2024-2029.
Kebijakan ini menuai beberapa Kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan akademisi.
Beberapa akademisi, seperti ahli Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai pembentukan 40 Kementerian ini akan menyebabkan ketidakefektifan Pemerintahan.
""Menurut saya enggak tepat karena kan pemerintahan menjadi gemuk, jadi nanti malah tidak efektif," tutur Trubus Rahardiansyah dilansir dari Antara, Rabu, 8 Mei 2024.
Baca Juga: Tanggal Estimasi Kartu Prakerja Gelomban 68 Dibuka, Penuhi Syaratnya Sebelum Mendaftar
Menurutnya, daripada menambah Kementerian menjadi 40, seharusnya kabinet Prabowo-Gibran merampingkan jumlah Kementerian.
"Harusnya menurut saya lebih baik dirampingkan, misalnya Kementerian Perdagangan itu dijadikan dengan Kementerian Perindustrian. Jadi itu harusnya dirampingkan," ujar Trubus.
Selain itu, Trubus berpendapat beberapa Lembaga Negara atau badan negara yang memiliki kewenangan sejenis seharusnya dirampingkan, sebab menurutnya terdapat beberapa Kementerian yang tidak efektif.
"Ada kementerian lembaga-lembaga yang tidak produktif secara langsung kaitan dengan masyarakat itu dijadikan satu. Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) itu digabungkan saja kan ada dua lembaga; Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kan sama itu, itu dijadikan satu," ujar Trubus.
Baca Juga: Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 67 Sudah Dibagikan, Cek dengan Cara Berikut
