Network
ZONABANTEN.com - Penghapusan pembayaran pokok pajak di Sumatera Selatan efektif berlaku sejak 1 Oktober 2020.
Penghapusan pembayaran pokok pajak ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 44 Tahun 2020 tertanggal 30 September 2020.
Penghapusan pembayaran pokok pajak ini menurut Gubernur Sumsel Herman Deru bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus upaya memulihkan kembali ekonomi dampak wabah Covid-19.
Baca Juga: Rhoma Irama Tunjukkan Konsistensi dengan Rilis Single Anyar
Berdasarkan kebijakan gubernur ini apabila wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun, wajib pajak tersebut cukup membayar pokok kendaraan selama satu tahun ditambah pokok pajak kendaraan tahun berjalan.
"Jadi misalnya untuk wajib pajak yang menunggak 5 tahun PKB dihapuskan, dan mereka cukup bayar pokok pajak 1 tahun ditambah pokok pajak tahun berjalan,” jelas HD.
Penghapusan pembayaran pokok pajak bukan hanya memulihkan ekonomi saat pandemi, program ini digulirkan Gubernur Herman Deru untuk mengedukasi masyarakat agar tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Jika Paslon Langgar Protokol Kesehatan, Gubernur Banten : Jadikan Saja Sebagai Terdakwa !
Dengan begitu diharapkan masyarakat tidak lagi menunggak membayar pajak.
Dalam program itu kata Herman Deru, pihaknya juga menghapus bea balik nama kendaraan bermotor II (BBNKB-II).
Hal ini dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dan menertibkan kendaraan bermotor asal luar Provinsi Sumsel.
Baca Juga: Menanggapi Vanuatu, Mahfud MD Tegas : Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, Itu Saja !
Dijelaskan Herman Deru, program pemutihan pajak yang sudah digelar mulai bulan Agustus dan September sudah melewati target yang ditetapkan.
Ia berharap pada pemutihan di periode ketiga (bulan Oktober) benar-benar memutihkan pajak secara keseluruhan.***
