Network
/photo/2024/03/05/4264944442.jpg)
ZONABANTEN.com - Hak angket yang sebelumnya menjadi isu di masyarakat, kini mulai dikemukaan dalam sidang paripurna DPR hari ini, Selasa (5/3).
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menjadi yang pertama yang membuka pembicaraan mengenai hak angket ini.
Pernyataan Aus kemudian disambut dukungan oleh dua anggota DPR lainnya yaitu Luluk Nur Hamidah dari PKB, dan Aria Bima dari PDIP.
"Hak angket adalah salah satu instrumen DPR dan diatur UUD dan bisa digunakan,” kata Aus Hidayat dalam sidang.
Hak angket sebelumnya menjadi pembahasan publik setelah maraknya narasi kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.
Adapun Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranoiwo, menjadi orang pertama yang mengusulkan penggunaan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan.
Usulan tersebut kemudian ditanggapi positif oleh beberapa pihak termasuk Anies Baswedan, Calon Presiden nomor urut 1, tetapi ditentang oleh pihak yang bertentangan.
Baca Juga: Tanggal Estimasi Kartu Prakerja Gelombang 64 Dibuka, Ketahui Syarat dan Cara Membuat Akunnya
Melihat hal ini, Rocky Gerung sebagai pengamat politik ikut berkomentar mengenai usulan hak angket yang akhirnya masuk ke DPR.
Dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official , pria yang akrab di sapa bung itu menyebutkan bahwa angket pada akhirnya akan menjadi tujuan oleh mereka yang merasa dicurangi dalam pemilu.
Tetapi Rocky menyebutkan bahwa dalam pandangan publik, ini tak hanya soal pemilu tetapi juga soal Jokowi yang diduga sebagai master mind dalam kecurangan tersebut.
Baca Juga: Banyak Wajah Lama, Ini 6 Caleg DPRD Kota Tangsel Dapil 6 yang Berpeluang Lolos Pileg 2024
“Dugaan publik tentu bukan sekedar angket yang diinginkan tapi membahas sekaligus karena pintu masuknya udah dibuka, seluruh kecurangan pikiran Jokowi bukan sekedar pemilu tapi sebelum-sebelumnya,” kata Rocky Gerung.
Presiden Jokowi memang telah dicurigai oleh beberapa pihak, telah menjadi dalang dalam setiap kecurangan yang terjadi dalam pemilu.
Orang nomor satu di Indonesia itu diduga tidak netral dan mengupayakan kemenangan salah satu paslon dalam pemilu, ditambah politik oligarki dan nepotisme yang dicurigai sedang dibangun.
Baca Juga: Banyak Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah, Putra Siregar dan Istri Khawatir dengan Anak
Maka dari itu, hak angket oleh beberapa pihak diharapkan dapat menjadi peradilan bagi Presiden Jokowi, sekalipun jika berakhir pada pemakzulan.
Meskipun mungkin hak DPR itu akan berakhir pada pemakzulan, Rocky Gerung menyebut bahwa hak angket penting sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa ini bisa menjadi momentum untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa demokrasi tidak boleh dipermainkan oleh penguasa.
“Apa yang akan dibuka di DPR hari ini misalnya dimulai dengan upaya untuk mengajarkan bahwa demokrasi itu tidak boleh diakali, tidak boleh dipermainkan hanya karena seseorang berkuasa. Jadi moral publik itu ada di situ sebetulnya,” ujar Rocky Gerung.***
